Page 317 - Berangkat Dari Agraria

294 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
dari menteri tahun 2011-2014. Keseluruhan izin yang dikeluarkan di
era Jokowi hanya sekitar 300 ribu ha, atau hanya 3% izin HTI yang
diberikan selama 28 tahun terakhir.

Izin Hutan Alam atau Logging atau Hak Pengusahaan Hutan
(1997-2020), seluas 16,4 Juta Hektar. Izin seluas 400.000 Ha atau
setara 2,5% terjadi (2015-2020) di era-Jokowi, dan lebih dari 97% ijin
HPH sudah ada di era sebelumnya.

Lantas, izin Tambang/Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(IPPKH) seluas 590.000 Ha, pada 2015-2020 izin yang keluar seluas
131 ribu hektar atau lebih dari 22%, dan ijin tambang 300 ribu hektar,
atau lebih 50%, diberikan selama 2004-2014.
Dari izin seluas 131.000 Ha selama era-Jokowi yang IPPKH seluas
14.410 Ha dan 417 unit izin adalah untuk prasarana fisik umum seperti
jalan, bendungan, dan menara seluler. Sedangkan izin tambang
dalam rangka ketahanan energi nasional listrik 35.000 MW dan
batubara seluas 117.000 Ha. Bandingkan dengan izin sebelumnya
lebih dari 300 ribu hektar.
Untuk pertambangan mineral dan batubara, KLHK tidak
menerbitkan IPPKH baru pada areal kawasan hutan yang masuk
Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru, moratorim hutan
primer dan gambut serta pada area dalam Peta Indikatif Tanah Obyek
Reforma Agraria, dan Izin Perhutanan Sosial. KLHK juga membatasi
kegiatan minerba dengan kuota maksimal 10% dari luas areal izin
pemanfaatan atau pengelolaan hutan. Selama masa Jokowi, Menteri
LHK membatasi luasan IPPKH untuk kegiatan minerba paling luas
untuk satu IPPKH adalah 1.000 Ha.

Presiden Jokowi menegaskan kebijakan pemulihan lingkungan
dan penegakan hukum menjadi pilihan. Pembatasan izin bagi
perusahaan besar yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk
meralat kekeliruan masa lalu. Orientasi baru diarahkan pada
perluasan pemberian asset dan akses bagi rakyat miskin melalui
reforma agraria dan perhutanan sosial, sejalan pembangunan yang