Page 335 - Berangkat Dari Agraria

312 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

9.3. Polemik Legislasi Pancasila 91
Menjelang HUT ke-75 Kemerdekaan RI, publik dihebohkan
polemik seputar legislasi Pancasila. Usulan DPR untuk menyusun
RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) jadi pemicu polemik itu.
RUU HIP yang berisi 10 bab dan 60 pasal, dalam 46 halaman ini
mengandung konsep Ekasila dan Trisila (Pasal 7) yang melahirkan
perdebatan publik. Padahal, konsep ini lahir dari pandangan Bung
Karno saat merumuskan Pancasila, 1 Juni 1945.
RUU HIP ditolak sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas
seperti Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-
Polri. Kerasnya gelombang penolakan memaksa DPR mengubah
rencananya dengan mengganti RUU HIP menjadi RUU Pembinaan
Ideologi Pancasila (PIP).
Melalui Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah tegas
menolak pembahasan RUU HIP. Mahfud menyatakan pemerintah
tidak setuju untuk membahas substansi RUU HIP. Pemerintah hanya
setuju dengan satu konsep Pancasila sebagaimana dikenal luas.
Selain itu, alasan fokus menangani pandemi Covid-19. Pemerintah
juga meminta DPR untuk lebih banyak berdialog dan menyerap
aspirasi berbagai elemen masyarakat.

Tak lama kemudian, pemerintah mengirimkan usulan RUU
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke DPR sebagai
pengganti RUU HIP (16/7/2020). RUU BPIP menegaskan Pancasila
yang diakui seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Draf RUU BPIP hanya terdiri dari 7 bab, dan 17 pasal, dalam 16
halaman. RUU BPIP dimaksudkan agar energi bangsa diarahkan
ke agenda strategis terkait legislasi kelembagaan BPIP, yang sudah
lahir berdasarkan Perpres No 7/2018 dan perlu penguatan, tanpa
mengutak-atik substansi Pancasila.

91 Suara Pembaruan 6 Agustus 2020.