Page 337 - Berangkat Dari Agraria

314 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

Penguatan kelembagaan
Kita paham, Pancasila itu bersifat abstrak-transendental,
mengingat ia terdiri dari nilai-nilai fundamental yang mendasari
berdirinya negara, sekaligus konkret-operasional sebagai panduan
kerja tubuh negara Republik Indonesia. Sila ketuhahan, kemanusiaan,
persatuan, demokrasi-kerakyatan, dan keadilan sosial, merupakan
nilai-nilai dasar yang memandu langkah bangsa dan negara sebagai
kesepakatan bersama pendiri Republik Indonesia, sejak 1 Juni 1945.
Karenanya, dalam praktik berbangsa dan bernegara, Pancasila
harus menjadi dasar bagi penyusunan UUD atau konstitusi dan
peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Seluruh UU,
peraturan pemerintah, peraturan/keputusan presiden, peraturan
daerah, peraturan/keputusan gubernur, bupati atau wali kota,
hingga camat dan lurah/kepala desa wajib hukumnya untuk selalu
mengingat Pancasila dalam teks dan konteks kebijakannya.
Tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila. Juga haram hukumnya bagi suatu produk
hukum melawan atau mengkhianati nilai-nilai luhur Pancasila. Jika
ada produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,
negara mestilah punya mekanisme kontrol, evaluasi dan eksekusi
bagi eksistensinya. Karena RUU HIP dan/atau RUU PIP telah menuai
polemik berkepanjangan yang menguras energi, para pemimpin
bangsa hendaknya segera menyatukan pikiran dan langkah untuk
membuat legislasi yang mengatur wewenang, tugas dan fungsi BPIP.
Diperlukan kesepakatan pemerintah dan DPR untuk mewujudkan
suatu kelembagaan yang membina ideologi Pancasila.
Akhirnya, lembaga yang diberi kewenangan menjalankan
program dan kegiatan terkait Pancasila haruslah kredibel, kokoh
dan berwibawa di bawah payung legislasi khusus. *