Page 348 - Berangkat Dari Agraria

BAB IX 325
Pancasila Dalam Konteks Kekinian
rakyat sebagai muara demokrasi substansial, makin terasa jauh
panggang dari api. Secara sosiologis, kebiasaan bermusyawarah
dalam pengambilan keputusan terancam formalisme. Musyawarah
biasa diadakan, namum dialog setara dalam proses pengambilan
keputusan masih jarang. Harus dibuka ruang yang cukup bagi dialog
yang manusiawi.

Keadilan sosial
Sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
jadi realita paling menyedihkan. Keadilan dalam makna semua
orang mendapatkan hak setimpal sesuai peran dan kontribusinya,
menjadi langka. Keadilan sebagai wujud realisasi kewajiban warga
dan negara, juga langka. Yang sering tampak, ketidakadilan, baik
dalam keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintahan dan negara.
Ketidakadilan sosial harus dirubuhkan, lalu dibangun keadilan sosial
bagi semua. Semangat mewujudkan keadilan sosial harus tercermin
dari kebijakan pemerintah. Semua undang-undang dan peraturan
yang dikeluarkan pemerintah ataupun parlemen tak boleh terbit
selain untuk mewujudkan keadilan. Tak boleh ada program dan
kegiatan pemerintah, kecuali guna mewujudkan keadilan sosial.

Pendek kata, semangat mewujudkan Pancasila dalam nyata
hingga saat ini masih bisa dibilang sangat dangkal. Kedangkalan
tergambar dari berbagai nuasa refleksi atas realitas sosial yang minus
dari semangat Pancasila tadi. Hari lahir Pancasila memang setiap
tahun resmi diperingati. Setiap 1 Juni, kantor-kantor diliburkan
secara nasional untuk menghormatinya. Tapi, apakah bangsa ini
sudah makin dewasa untuk mewujudkan semangat Pancasila?
Semangat berpancasila perlu terus dibudayakan, kepada
segenap warga. Pejabat dan aparat pemeritah memberi contoh
yang baik. Generasi muda perlu dibekali pengetahuan sejarah
lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang dikandungnya, dan bagaimana
mewujudkannya dalam nyata. Sebagai generasi penerus dan pelurus
harus terus menggali dan mengkontekstualisasi wujud Pancasila
dalam kehidupan nyata.