Page 350 - Berangkat Dari Agraria
P. 350

BAB IX  327
                                                  Pancasila Dalam Konteks Kekinian
                 Karenanya,  Bung Karno mengingatkan  agar  kita  merawat
             keberagaman atau  kebhinekaan  sebagai  kewajiban  setiap warga
             negara Indonesia.  Agar kita  semua menjadi  satu (tunggal)  dalam
             tujuan itu (ika). Kita boleh berbeda.  Tapi kita lahir  untuk  satu
             tujuan yang sama: mewujudkan Indonesia adil makmur dan bahagia
             sejahtera. Yang mesti ditegaskan, menjadi suatu kenyataan historis
             Bung  Karno itu milik  seluruh  rakyat Indonesia,  apa  pun latar
             belakang ideologi dan organisasinya. Ia bukan hanya milik golongan
             nasionalis saja. Bung Karno, milik kita semua.

             Pancasila kini
                 Memaknai Hari Lahir Pancasila 1 Juni di tahun 2022 ini, yang
             masih  menjadi  soal  adalah pada  tingkat  keutuhan pemaknaan
             substansi  dan keutuhan  realisasi nilai  dalam  tindakan nyatanya.
             “Pancasila itu bukan rumus kode buntut”, kata Iwan Fals. Pancasila
             itu, nilai-nilai dasar pemandu gerak dan langkah manusia Indonesia
             di segala arena.

                 Semua unsur penyelenggara negara, harus nyata berketuhanan:
             “Ketuhanan  yang Maha Esa”,  sesuai  sila  pertama Pancasila.
             Pemerintah  wajib membuat berbagai  peraturan  dan kebijakan
             yang menterjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam dokumen
             resmi pemerintahan. Berbagai UU, Peraturan Pemerintah, Keppres
             dan Perpres atau Inpres mesti lahir dari rahim pemerintah dengan
             substansi yang tak pernah lepas dari kelima sila dalam Pancasila.

                 Selain itu, pemerintah wajib membuat program, kegiatan dan
             mengalokasikan anggaran yang benar-benar nyata berdampak positif
             bagi kemaslahatan bangsa.  Semua itu,  diabdikan bagi  pemajuan
             kehidupan bangsa  dan negara.  Untuk memajukan  kesejahteraan
             umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan mewujudkan
             perdamaian  dunia.  Demi  tegaknya  “Kemanusiaan  yang  adil dan
             beradab”, sebagaimana sila kedua Pancasila.

                 Tradisi korupsi  dan kolusi  yang membudaya  dalam  struktur
             birokrasi, mesti diberantas sistematis dan berkelanjutan. Tegaknya
             pemerintahan  yang  bersih,  kredibel,  transparan dan akuntabel
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355