Page 351 - Berangkat Dari Agraria

328 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
menjadi ciri pemerintahan modern yang harus diwujudkan seluruh
jajaran pemerintah. Peran legislatif tak kalah penting. UU atau
Peraturan Daerah, penyusunan anggaran dan belanja negara atau
daerah, serta mengawasi ketat jalannya pemerintah atau pemerintah
daerah agar tak memunggungi Pancasila dan Konstitusi, menjadi
kewajiban utama anggota parlemen pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota.
Legislatif adalah penyambung lidah rakyat atas segala isu
strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Parlemen
menjadi perwujudan kedaulatan rakyat dalam penyusunan legislasi,
perancangan anggaran negara, dan pengawas roda pemerintahan.
Keragaman warna politik, dijaga ketat sila “Persatuan Indonesia”,
sesuai sila ketiga dalam Pancasila. Berbeda boleh, tapi satu jua.
Dengan legislatif yang berjalan demokratis sesuai nilai
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan”, seperti sila keempat Pancasila.
Semua wakil rakyat yang dipilih demokratis wajib bertanggungjawab
langsung kepada rakyat.

Terminal akhir
Yudikatif mesti konsisten dan konsekwen melaksanakan
peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Indonesia sebagai negara hukum, harus dibuktikan
oleh kinerja yudikatif di kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.
Mewujudkan kepastian hukum sekaligus menegakkan keadilan
bagi para pencari keadilan, harus menjadi motto yang dilaksanakan
oleh aparat yudikatif. Supremasi hukum yang berdiri kokoh di atas
substansi, aparatus dan budaya hukum yang pro pada keadilan
berdasarkan prinsip kesamaan hak di muka hukum. Aparat penegak
hukum, harus bersih agar benar dan berwibawa.

Semua penyelenggara negara bersama warga negara di kota
maupun di desa harus bahu membahu wujudkan “Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”, sebagai terminal akhir kehidupan
berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Keadilan sosial