Page 382 - Berangkat Dari Agraria

BAB X 359
Beragam Respon Atas Pandemi Covid-19

10.3. Akselerasi Reforma Agraria Setelah Corona 107
Pandemi virus corona (Covid-19) memukul telak ekonomi
negara dan rakyat Indonesia. Pandemi telah mengubah rencana
pembangunan hingga semua kementerian/lembaga pemerintah
mengubah fokus program, kegiatan dan alokasi anggarannya.
Pandemi muncul saat pemerintah memfinalisasi RPJMN 2020-
2024 dan melaksanakan RKP 2020. RPJMN dan RKP, menempatkan
reforma agraria sebagai kegiatan prioritas.
RJPMN menjadikan reforma agraria bagian dari program prioritas
penanggulangan kemiskinan, melalui: (1) Percepatan redistribusi
tanah dan perhutanan sosial, (2) Pendampingan dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat, dan (3) Melanjutkan sertipikasi atau legalisasi
tanah rakyat. Penyelesaian konflik agraria jadi kegiatan krusial
dalam perencanaan pembangunan.
Sejauh mana pandemi Covid-19 menginterupsi percepatan
redistribusi tanah, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat
dalam reforma agraria? Bagaimana menjadikan pandemi Covid-19
sebagai peluang baru bagi akselerasi reforma agraria?

Merealisasikan komitmen
Dibutuhkan terobosan dalam merealisasikan komitmen reforma
agraria. Tantangannya, arus pikir kapitalisme dan liberalisme di
panggung ekonomi politik nasional melalui pemudahan investasi
tengah menderas. RUU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law dalam
pandangan sejumlah pakar dan aktivis agraria bertentangan dengan
reforma agraria. Ini catatan yang patut diperhatikan.
Belum lagi belantara regulasi di berbagai sektor yang tidak
kondusif bagi reforma agraria. Komitmen reforma agraria
dalam RPJMN, RKP dan Perpres 86/2018 saatnya dijalankan.
Kelemahan regulasi, keterbatasan lembaga dan anggaran --sambil
disempurnakan, hendaknya tak menyurutkan percepatan
redistribusi tanah.

107 Majalah Forest Digest, Edisi Juli-September 2020.