Page 384 - Berangkat Dari Agraria

BAB X 361
Beragam Respon Atas Pandemi Covid-19
tanah untuk rakyat. Berdasarkan analisa Tim ATR/BPN seluas 137.903
hektare (3,36 %) tanah bekas kawasan hutan yang diredistribusi
(sampai Mei 2020). KLHK menambahkan, 2.674.825 hektare hutan
produksi konversi yang masuk peta indikatif TORA.

Redistribusi tanah yang berasal dari HGU/HGB yang sudah
habis dan tidak diperpanjang serta tanah negara lainnya dijanjikan
0,4 juta hektare (2014). Menurut K-ATR/BPN (sampai 17 Januari
2020) sudah dilakukan penerbitan 1.167.023 bidang sertipikat untuk
tanah seluas 795.825 hektare (198,96%). Sekalipun telah melampaui
target, redistribusi tanah kategori ini dilanjutkan dengan skema
penyelesaian konflik yang banyak dilaporkan masyarakat.
unawan Wiradi (2018) mengingatkan, redistribusi maknanya
bukan hanya bagi-bagi tanah, tapi menata sebaran pemilikan
tanah yang berkeadilan. Sedangkan, luas hutan yang diakses untuk
dimanfaatkan masyarakat melalui Perhutanan Sosial dari target
12,7 juta hektare (2014), menurut catatan KLHK sampai 2 Mei
2020 realisasinya mencapai 4.105.268,03 hektare dalam 6.548 unit
izin, termasuk skema Hutan Adat seluas 959,556.47 hektare, yang
diterima sekitar 837.134 kepala keluarga.
Keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur pada berapa
luas tanah yang diredistribusi atau berapa banyak sertipikat, atau ijin
yang dikeluarkan dalam Perhutanan Sosial. Tapi seberapa berdaya
dan sejahtera masyarakat penerimanya. Kalau pun redistribusi tanah
diperluas dan ijin diperbanyak, jika tanpa pemberdayaan maka
kegagalan menanti.
Pemberdayaan masyarakat jadi kunci yang krusial dijalankan
lintas kementerian/lembaga menyertai redistribusi dan legalisasi
tanah (oleh Kementerian ATR/BPN) serta izin akses pemanfaatan
hutan negara (oleh KLHK).
Dalam buku “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Reforma
Agraria: Kumpulan Pidato Presiden RI 2014-2019” Presiden Jokowi
menghendaki target reforma agraria ialah: “untuk mewujudkan