Page 383 - Berangkat Dari Agraria

360 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Penegasan posisi presiden yang memimpin dan bertanggungjawab
atas reforma agraria ditempuh melalui penyempurnaan regulasi atau
dicerminkan dalam pengambilan keputusan strategis. Rapat kabinet
terbatas diarahkan untuk menetapkan rencana strategis, memantau
redistribusi, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik dan
eksekusi keputusan strategis pemerintah dalam reforma agraria.
Dalam konteks kebijakan agraria, pandemi corona membawa
dampak cukup berat. Ketimpangan dan konflik agraria sebagai dasar
dilaksanakannya reforma agraria sebelum pandemi, kini mengalami
beban tambahan. Kemiskinan dan pengangguran baru yang kembali
ke desa, serta ancaman krisis pangan jadi tantangan baru. Misalnya,
K-ATR/BPN anggaran tahun 2020 dikurangi Rp 2,1 triliun dan KLHK
dikurangi Rp 2,5 triliun. Harusnya ini tak mengubah agenda pokok
kementerian untuk memberdayakan masyarakat. Ini bukan alasan
menyimpangi visi Presiden RI: keberdayaan masyarakat dalam
pemerataan ekonomi.

Dalam “Tranformasi Agraria”, di Pikiran Rakyat edisi 10 Mei
2020, saya menulis: “Kebijakan pemulihan kondisi sosial-ekonomi
masyarakat (di pedesaan) tak bisa lepas dari kebijakan menata
pertanahan dan kekayaan alam di desa, atau transformasi agraria.
Formulanya diracik dari visi Presiden Jokowi (sejak 2014), yakni
membangun dari desa dan pinggiran, melalui redistribusi tanah
dan perhutanan sosial dalam kerangka pelaksanaan reforma
agraria menuju kedaulatan pangan nasional. Visi ini mensyaratkan
paradigma pembangunan digeser dari berbasiskan korporasi
bermodal besar (swasta atau negara) jadi bercorak sosial kerakyatan”.

Akselerasi reforma agraria
Ketersediaan tanah untuk diredistribusi seluas 9 juta hektare
yang dijanjikan Nawacita (2014), pada periode kedua pemerintahan
Jokowi-Maruf berkomitmen untuk mempercepatnya. Dari 4,1
juta hektare target tanah obyek reforma agraria yang berasal dari
pelepasan kawasan hutan, tahun 2019 KLHK menetapkan 2.514.416
hektare kawasan hutan untuk TORA. Data ini jadi dasar bagi K-ATR/
BPN menindaklanjutinya dengan redistribusi dan/atau legalisasi