Page 385 - Berangkat Dari Agraria
P. 385
362 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
pemerataan ekonomi di Indonesia”. Orientasi ekonomi kerakyatan
melekat pada visi presiden ini.
Desain program, kegiatan dan anggaran di kementerian/
lembaga terkait pemberdayaan guna mendukung reforma agraria
dan perhutanan sosial harus disambungkan. Selain K-ATR/BPN
dan KLHK, kementerian yang mesti tersambung, urusan: pertanian,
badan usaha milik negara, koperasi dan usaha kecil menengah,
kelautan dan perikanan, desa, pembangunan daerah tertinggal
dan transmigrasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
berperan vital dalam mengkoordinasikan reforma agraria selaku
Ketua Tim Reforma Agraria, seperti amanat Perpres 86/2018 tentang
Reforma Agraria. Kementerian lainnya berperan mengembangkan
lebih lanjut.
Akselerasi pelaksanaan reforma agraria mensyaratkan sinergi di
dalam pemerintahan dan kolaborasi dengan masyarakat sipil. Semua
kementerian/lembaga yang terkoneksi dalam Gugus Tugas Reforma
Agraria Pusat yang eksistensinya diperbarui Keputusan Menteri
ATR/Kepala BPN No. 217.1/SK-LR.07/III/2020 (tertanggal 4 Maret
2020) sedang dinanti kiprahnya. Sekalipun semua kementerian/
lembaga terpengaruh perubahan fokus program dan alokasi
anggaran akibat pandemi, pemulihan sosial ekonomi masyarakat
tetap perlu dukungan semua pihak.
Peran masyarakat sipil
Pandemi corona mengingatkan peran krusial masyarakat
dalam reforma agraria. Organisasi rakyat (petani, nelayan, buruh
dan masyarakat adat baik laki-laki atau perempuan) sebagai
subyek utama reforma agraria mesti dilibatkan dalam seluruh
proses dan kelembagaan. Contoh penting untuk direplikasi, “Desa
Maju Reforma Agraria” di lokasi prioritas reforma agraria juga
“Gerakan Solidaritas Lumpung Agraria” yang diinisiasi Konsorsium
Pembaruan Agraria, yang berupaya menghubungkan desa --petani
sebagai produsen pangan, dengan kota, buruh serta kaum miskin
kota selaku konsumen.
