Page 472 - Berangkat Dari Agraria

BAB XI 449
Dinamika Jalan Kebudayaan
ekonomi umat melalui penataan penguasaan dan pemilikan tanah
dan kekayaan alam lainnya melalui reforma agraria.

Dari begitu banyak pemikiran yang sudah pernah dirumuskan
NU dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria, salah satunya
merujuk rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan
Konferensi Besar NU, di NTB pada 23-25 November 2017. Berangkat
dari keprihatinan bahwa Indonesia menghadapi berbagai ujian
kebangsaan yang tercermin dari gejala kemiskinan, pengangguran,
dan ketimpangan ekonomi.

Dalam naskah rekomendasi tersebut, NU melihat persoalan
ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan
kesatuan nasional. Kekayaan dimonopoli segelintir orang yang
menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan,
dan obligasi pemerintah. Sekitar 16 juta hektar tanah dikuasai 2.178
perusahaan perkebunan, dan 5,1 juta hektar di antaranya dikuasai
25 perusahaan sawit. Jumlah petani susut dari 31 juta keluarga tani
menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani yang terpuruk karena
penyusutan lahan dan hancurnya infrastruktur pertanian. Sedikitnya
15,57 juta petani tidak punya lahan.

Rekomendasi NU
Menurut NU, meningkatnya ketimpangan secara nyata
mengancam sendi-sendi kebangsaan karena selain faktor paham
keagamaan, ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya
ekstremisme dan radikalisme.
Merujuk narasi tersebut, NU mengeluarkan rekomendasi dalam
sejumlah bidang. Sebagaimana tercantum pada rekomendasi bidang
ekonomi dan kesejahteraan, dipandang perlu mengawal agenda
pembaruan agraria, tidak terbatas pada program sertifikasi tanah,
tetapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani.

Pemerintah perlu segera melaksanakan program pembaruan
agraria yang meliputi: Pembatasan penguasaan tanah/hutan.
pembatasan kepemilikan tanah/hutan, pembatasan masa
pengelolaan tanah/lahan, redistribusi tanah/hutan dan lahan