Page 476 - Berangkat Dari Agraria
P. 476
BAB XI 453
Dinamika Jalan Kebudayaan
Presiden meminta kementerian/lembaga bersinergi dan
menghentikan ego-sektoralisme. Arahan ini penting dijalankan
bersama dengan memperbanyak pengakuan hutan adat dan tanah
adat sebagai bagian wilayah adat.
Pendamping masyarakat mendorong penguatan komitmen
pemerintah dan pemerintah daerah guna menghadirkan syarat
pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya. Peran pendamping
penting guna membantu menyiapkan data obyek dan subyek
lengkap dan akurat. Bantu masyarakat dalam penyiapan informasi
sosial ekonomi dan peta wilayah adat untuk diproses pemerintah.
Pendamping masyarakat mendorong penguatan komitmen
pemerintah dan pemerintah daerah guna menghadirkan syarat
pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya.
Masyarakat adat sebagai subyek utama harus melanjutkan dan
meningkatkan perjuangan. Mendapatkan SK pengakuan hutan
adat jadi pintu masuk pemberdayaan ekonomi, budaya, politik, dan
ekologi masyarakat. Peran aktif masyarakat yang kuat, solid, dan
terpercaya diperlukan.
Tahun 2023 ini kita memasuki tahun politik. Sejumlah
agenda politik praktis Pemilu 2024 perlu diantisipasi supaya tidak
mengganjal percepatan penetapan hutan adat. Politik praktis dapat
memengaruhi pelaksanaan agenda-agenda strategis, seperti reforma
agraria dan perhutanan sosial. Semua pihak harus tetap fokus
mengurus agenda-agenda strategis kebangsaan dan kerakyatan.
Memperkuat kedaulatan dan keberdayaan masyarakat adat, jangan
mengendur.
Pemberdayaan masyarakat setelah SK Hutan Adat dan SK
Perhutanan Sosial lainnya telah menjadi agenda prioritas pemerintah.
Konsolidasi lintas kementerian/lembaga/dinas (K/L/D) dalam
penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam reforma
agraria dan perhutanan sosial dilakukan agar program, kegiatan, dan
anggaran lintas K/L/D diarahkan ke lokasi-lokasi tersebut.
