Page 475 - Berangkat Dari Agraria

452 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
dengan aspirasi masyarakat adat.” Tuntutan penting ini sudah
berulang kali disampaikan AMAN.

Posisi RUU Masyarakat Adat kini sudah menjadi hak inisiatif
DPR untuk dibahas dan ditetapkan pada 2023. Namun, hingga Maret
DPR belum mengirimkan RUU tersebut kepada Presiden. DPR
diharapkan segera mengirimkan RUU tersebut kepada Presiden
supaya cukup waktu untuk membahas dan merumuskan RUU ini,
selaras tuntutan dan kebutuhan masyarakat adat.

Sementara itu, Presiden Jokowi pada 22 Februari 2023
menyerahkan surat keputusan (SK) pengakuan hutan adat. Presiden
menyerahkan 514 SK Perhutanan Sosial, 19 SK Hutan Adat, dan 46
SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Wisata Hutan Bambu,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Presiden berpesan agar lahan
yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
untuk meningkatkan kesejahteraan harus produktif dan jangan
ditelantarkan.

Para pendukung masyarakat adat mendorong percepatan
dan perluasan penetapan hutan adat sebagai bagian dari wilayah
adatnya. Berdasarkan informasi Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), capaian program perhutanan sosial hingga
akhir 2022 seluas 5.318.376,20 hektar (ha) dari target nasional 12,7
juta ha. Di antara capaian tersebut, penetapan hutan adat seluas
1.241.066,01 ha. Rinciannya, yang ditetapkan sekitar 148.488 ha bagi
105 komunitas masyarakat adat dan indikatif hutan adat seluas
sekitar 988.393 ha dari 50 usulan (2022).

Permudah dan percepat
Pemerintah bahu-membahu dalam membenahi peraturan
perundang-undangan untuk mempermudah dan mempercepat
pengakuan hak-hak masyarakat adat. Rancangan Peraturan Presiden
Perhutanan Sosial yang tengah disiapkan perlu segera dituntaskan.
Diperlukan penguatan program, kegiatan, dan anggaran penguatan
eksistensi masyarakat adat.