Page 473 - Berangkat Dari Agraria
P. 473

450  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             terlantar.  pemanfaatan  tanah/hutan  dan  lahan  terlantar  untuk
             kemakmuran rakyat, penetapan tanah objek reforma agraria harus
             bersifat  partisipatoris, data  TORA  harus akurat,  perlu dibentuk
             badan yang merestrukturisasi agraria, dan perlu dukungan instansi
             militer dan organisasi masyarakat sipil.

                 Selain itu, NU memandang pemerintahan perlu memberikan
             perhatian  lebih  kepada pembangunan pertanian  dengan
             mempercepat proses  industrialisasi pertanian  dengan  menempuh
             sejumlah langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian
             dan pencetakan  sawah  baru, peningkatan produktivitas  lahan,
             perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca
             panen, perbaikan  infrastruktur pengangkutan untuk  mengurangi
             biaya logistik, dan pembatasan impor pangan, terutama yang bisa
             dihasilkan sendiri di dalam negeri.
                 Menurut  NU, pemerintah perlu  menjalankan program pro-
             petani seperti pemberdayaan koperasi petani, kredit usaha petani,
             asuransi  petani  guna  menghadapi  ekternalitas  dan  perubahan
             iklim,  peningkatan  kapasitas petani,  inovasi  teknologi  pertanian,
             penciptaan  pasar  dan nilai  tambah komoditas,  penciptaan lahan
             pertanian, riset pertanian, dan menyiapkan lahirnya petani-petani
             baru.


             Berkah bermakna
                 Setelah  mencermati  rekomendasi  tersebut,  penulis  mencatat
             sejumlah hal penting untuk mendapat perhatian, dari sisi pemerintah
             maupun masyarakat luas. Rekomendasi NU ini dikeluarkan ketika
             reforma agraria dijalankan dalam skema tanah objek reforma agraria
             seluas 9 juta hektar, dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar
             seperti terkadung dalam Nawacita yang dituangkan dalam RPJMN
             2015-2019 dan RPJMN 2019-2024.

                 Secara substansi, rekomendasi tersebut menyangkut tiga aspek
             mendasar:  (1)  Semangat  pembatasan  pemilikan  dan  penguasaan
             tanah yang berlebihan, (2) Semangat perluasan wilayah kuasa dan
             kelola rakyat, dan (3) Semangat kerja bersama pemerintah dengan
   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478