Page 221 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

c. Tanah Pituwas, untuk bekel patuh sebagai pensiun dan
tidak dikenakan pajak.
d. Tanah penduduk tani dengan hak memakai turun te-
murun (erfelijkgebruiksrecht). Boleh dijual dan diga-
daikan kepada orang dalam daerah lingkungan desa, tapi
tetap dikenakan landrente. Tanah ini dapat disewakan
kepada onderneming, dengan pemakaian bergiliran.
e. Tanah persewaan untuk perkebunan dengan persewaan
sukarela (vrije inhuur) dengan waktu 10 sampai 21½
tahun.
8. Tanah dalam kota dengan hak milik (Inlandsch bezitsrecht)
dengan Kadaster Jawa. Dikenakan verponding Jawa.
9. Tanah persewaan Sabrang, untuk orang yang bukan hamba
Raja (bukan kawula dalem, niet zelfbestuur onderhoorigen)
dengan hak sewa (huur recht). Uang sewa besarnya antara
5 - 10 % dari harga tanah.
10.Tanah dengan hak eigondem untuk bangsa asing. Pemba-
yaran pajak verponding kepada Kasunanan, tapi Sesudah 1
Juli 1932 boleh dimiliki oleh orang Indonesia.
11.Tanah hak opstal untuk bangsa asing. Pembayaran pajak
verponding kepada Kasunanan, namun sejak 1 Julii 1932
dapat dimiliki oleh bangsa Indonesia.
12.Tanah negeri yang diberikan dengan conversie untuk kebun
teh, kopi, karet senas nanas, dsb. dengan sistim bengkok
(dipakai terus menerus, tidak bergiliran) dan waktunya
selama 30 tahun.
13.Tanah negeri baru didapat dari Residen Semarang zaman
pemerintahan Jepang dengan hak erfelijk individueel bezit
(kalurahan Tanduh, Sibata, Karanganyar dan Sidomulo).
14.Tanah negeri yang dipakai untuk perusahaan kerajaan

200