Page 222 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 222
Masalah Agraria di Indonesia
(Krooa atau Rijksonderneming).
Menurut Undang-Undang R.I No. 16 tahun 1847; tanah-
tanah di kota Surakarta dikuasai oleh pemerintah RI kecuali
tanah-tanah dalam lingkungan baluwarti keraton.
Tanah Perdikan
Selain bentuk dan corak hak milik tanah orang Indonesia
menurut hukum adat seperti yang diuraikan di atas, ada lagi
hak tanah istimewa yang dinamakan “tanah perdikan”. Kare-
na mewujudkan desa sendiri, maka dinamakan desa perdikan.
Desa perdikan (desa yang dimerdekakan), berasal dari
tanah pemberian raja kepada seseorang atas jasanya kepada
raja atau untuk kepentingan lain yang dipandang perlu oleh
raja. Desa ini dibebaskan dari kewajibannya terhadap raja seba-
gaiman desa lainnya. Bebas dari pembayaran landrente kepa-
da pemerintah (ada juga membayar separo). Tetapi tidak ber-
arti bahwa rakyatnya bebas dari segala pajak dan landrente.
Rakyat tidak bebas dari beban yang berat dan segala macam
pajak untuk keperluan Demang (Kepala Desa Perdikan). Desa
ini dulu tidak di bawah perintah pegawai-pegawai raja, tetapi
berhubungan langsung dengan raja. Kepala desa yang dina-
makan Demang adalah pemilik tanah dan pemungut pajak un-
tuk kepentingannya sendiri serta pungutan lainnya.
Desa perdikan ada macam-macam sifat dan asal
kejadiannya, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.
a. Pamijèn (geprivelieerden dorp), berasal dari tanah pem-
berian raja kepada seseorang yang berjasa kepada raja.
Kepadanya diberikan juga hak-hak istimewa atas tanah dan
tenaga penduduk di situ. Hak ini turun temurun kepada
ahli warisnya. Demang sebagai pemilik tanah berhak
201
