Page 226 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 226

Masalah Agraria di Indonesia

                dan tempat suci. Kadang bersama-sama dengan orang-orang
                yang memang dibebani kewajiban, mereka mengerjakan
                kewajiban-kewajiban keagamaan di situ.
                    Pekuncèn atau kuncèn, yaitu nama yang diberikan hanya
                kepada orang atau desa yang diberi kewajiban menjaga dan
                memelihara tempat-tempat makam dan tempat keramat
                lainnya. Orang yang berkewajiban menjaga dan memelihara
                mesjid dan pesantren tidak termasuk dalam golongan ini. Kalau
                penjagaan dan pemeliharaan dibebankan kepada orang-orang
                tertentu di desa itu, maka desa itu dinamakan “pekuncen”.
                Kalau seluruh penduduk atau sebagian besar penduduk desa
                itu ditunjuk untuk menjalankan kewajiban di atas, maka sifat-
                sifat dan peraturan desa perdikan atau mutihan berlaku dalam
                desa Pekuncen itu, dimana orang-orang mendapat kebebasan
                kewajiban untuk Raja (atau untuk Pemerintah). Tetapi kepada
                kepala desa yang mendapat hak-hak istimewa atas tanah pen-
                duduknya diwajibkan membayar. Sebagai contoh Desa Mijén,
                yaitu salah satu desa perdikan yang terdapat di Surakarta.
                Oleh Susuhunan yang dahulu, didirikan Mijén untuk para ulama
                yang sudah tua yang dikasihi dan disukai. Mereka harus selalu
                sedia membantu raja, dan berdekatan dengan raja. Mereka
                mendapat penghasilan dari tanah di beberapa desa sebagai
                lungguh (apanage). Mereka disebut Mijén, artinya orang-
                orang yang terpilih. Kemudian beberapa desa perdikan lain-
                nya (di daerah Banyumas), juga dinamakan Mijén.
                    Desa perdikan atau merdikan yaitu desa “yang dibe-
                baskan” (dimerdekakan) dari kewajiban-kewajiban dan beban
                terhadap raja atau kemudian kepada Pemerintah Pusat.
                Pembebasan kewajiban dan beban ini bisa untuk seseorang,
                tetapi dapat juga untuk desa dengan penduduknya. Kalau

                                                                  205
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231