Page 229 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

lainnnya dibebaskan sebagian;
b. 17 desa tidak dibebaskan dari perusahaan dan pajak peng-
hasilan;
c. 5 desa membayar pajak kepala;
d. 21 desa membayar pajak potong;
e. 5 desa dibebaskan dari sebagian kewajiban rodi.
Berdirinya desa perdikan di zaman Hindu kemudian dite-
ruskan di zaman Islam yang tidak begitu jelas membahas soal
tanah. Yang jelas bahwa para kepala desa perdikan umumnya
adalah pemilik tanah besar (groot grondbezitter), dan tanah-
nya biasanya dikerjakan oleh penduduk di situ dengan perjan-
jian-perjanjian yang sangat memberatkan penduduk.
Kepemilikan tanah yang luas itupun tidak jelas asal-mu-
asalnya. Mungkin, tanah itu didapat dari membeli tanah-tanah
rakyat oleh kepala desa yang turun-temurun. Dapat juga ter-
jadi dari pembukaan tanah oleh penduduk dengan pekerjaan
pancèn, lalu diambil sendiri oleh kepala desa. Ada pula yang
mengira bahwa hak desa menguasai tanah (beschikkingsrecht-
nya desa) dipergunakan oleh lurah desa untuk kepentingannya
sendiri, hingga tanah desa itu akhirnya menjadi tanah kepala
desa. Tidak adanya campur tangan pemerintah dan hanya
membiarkan keadaan semacam ini. Hal ini membuka kesem-
patan bagi kepala-kepala desa untuk berbuat sewenang-
wenang dan main kuasa atas tanah desanya lalu bersikap
sewenang-wenang kepada penduduk.
Pada waktu pendaftaran desa perdikan tahun 1912, di
kabupaten Kutoarjo (sekarang masuk Kabupaten Purworejo)
terdapat 15 desa perdikan yang tidak jelas kedudukannya. Di
antaranya terdapat dua perdikan yang terbesar, yaitu Kepu-
tihan Grabag dengan 18,5 bau sawah, 1 bau tegalan, dan 9,25

208