Page 230 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 230

Masalah Agraria di Indonesia

                bau pekarangan. Keputihan Mendiro dengan 10,125 bau
                sawah dan 3,125 bau pekarangan. Kedua desa itu sekarang
                seolah-olah sudah tidak ada lagi. Desa perdikan yang terkecil
                hanya terdiri dari 3 bau pekarangan dibagi 5 orang, yaitu 3
                orang kuli, seorang wakil kepala desa, dan seorang janda kepala
                desa yang meninggal dunia. Di desa Keputihan lainnya (Kepu-
                tihan Wingko), hanya dihuni kepala desa dengan keluarganya,
                dengan 2,625 bau sawah dan 0,375 bau pekarangan.
                    Kepala desa perdikan biasanya menganggap dirinya se-
                bagai satu-satunya pemilik tanah dalam desanya. Dia
                menganggap bahwa semua tanah yang dikerjakan penduduk
                di situ hanya diberikan untuk dikerjakan dan dapat diminta
                kembali. Penduduk di situ juga mengakui bahwa kepala desa
                berhak mengambil kembali tanah itu sewaktu-waktu. Di 6 desa
                perdikan di daerah itu, semua sawah ada di tangan kepala de-
                sa. Kepala Desa tidak memberikan hak sama sekali kepada pen-
                duduk untuk mengerjakannya.
                    Biasanya, selama kuli-kuli itu masih menetapi kewajiban-
                kewajibannya terhadap kepala desa, maka mereka masih
                diperbolehkan mengerjakan tanah itu. Kewajiban-kewajiban
                ini biasanya tidak dibayar berupa uang, tetapi berupa penye-
                rahan sebagian hasil dan penyerahan tenaga (pancén) yang
                sangat berat dan selalu dapat diberatkan lagi sesuai kehendak
                kepala desa.
                    Tanah juga diberikan kepada kuli dan umumnya sangat
                kecil. Para kuli tidak berhak menjual tanah tersebut. Untuk
                tanah pekarangan beda lagi hak mereka, haknya lebih besar,
                dalam arti bahwa kepala desa tidak semaunya dapat mengam-
                bil. Tetapi untuk menjual tanah pekarangan harus mendapat
                izin dari Kepala Desa dengan diharuskan memberikan sebagian

                                                                  209
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235