Page 233 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

dukuh memutuskan sendiri urusan tanah lepas dari pusat
desanya (krajannya), karena hanya menyangkut hal-hal
yang mengenai kepentingan orang dalam satu dukuh itu
saja. Seperti pernah terjadi di pedukuhan Tawangrejo dan
Nogorejo (Kepanjen). Di sini nampak bahwa dukuh (seba-
gian desa) mempunyai beschikkingsrecht, bilamana bes-
chikkingsrecht tidak mengganggu kepentingan umum.
2. Perubahan tanah gogol mendapat persetujuan dari ¾ suara
gogol dalam desa. Seperti yang telah ditentukan oleh In-
landsche Gemeente Ordonnantie tentang ini sesuai dengan
Conversiebesluit. Tetapi tidak jarang terjadi putusan itu
cukup diambil atas dasar “sama mufakat” yang berarti ber-
damai antara orang-orang yang bersangkutan saja dengan
persaksian Lurah. Namun sebaliknya dapat juga “sama mu-
fakat” itu harus diartikan bahwa putusan mengenai itu harus
diambil dengan suara bulat.
3. Di satu desa, untuk memutuskan tanah komunal (gogolan)
harus dengan kemufakatan semua pemilik tanah (gogol dan
kendoan, pemilik tanah yasan) dalam satu kumpulan. Tetapi
di desa lainnya hanya oleh gogol, seperti terdapat di desa
Ngadilangkung dan Curungrejo, Kepanjen. Di desa Gedok
Kulon-Turen, tidak hanya gogol dan kendon saja yang boleh
turut memutuskan bahkan orang numpangpun boleh juga
turut mempunyai suara memutuskan. Di Cempokomulyo,
orang kendon disebut sebagai “gogol yasan”.
4. Di beberapa desa yang mempunyai hak suara (di samping
kewajiban penuh terhadap desa) hanya gogol yang biasa
disebut “orang yang wajib memilih petinggi”. Dalam hal
lain, orang yang menumpang dapat juga hak suara di dalam
desa, kecuali hal-hal yang penting (di antaranya mengenai

212