Page 280 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

untuk menambah hasil bumi dan untuk bekerja bagi kepen-
tingan Jepang sebagai romusha. Hak-hak feodal tuan tanah
lainnya masih tetap berlaku.
Kecuali itu pemerintah Jepang banyak mengambil tanah
rakyat untuk keperluan militer, untuk lapangan kapal terbang
baru atau memperluaskan lapangan terbang yang sudah ada.
Tanah pertanian rakyat beribu-ribu hektar diambil dengan
paksa, dengan ganti kerugian “harga paksa”. Petani dengan
sedih menyerahkan tanahnya, dengan mendapat ganti keru-
gian yang sangat rendah.
Keperluan untuk lapangan terbang dan bangunan-
bangunan militer ini jumlahnya beribu-ribu hektar. Beberapa
kilo meter keliling, orang-orangnya harus pergi meninggalkan
tanah pekarangan dan pertaniannya, membongkar rumahnya
supaya pindah ke tempat lain.
Dengan sedih dan dendam rakyat tani meninggalkan
tanah dan kampung halamannya, dengan mengutuk perbu-
atan kejam itu, pindah ke tempat lain, dengan mendapat ganti
biaya yang sangat sedikit, jauh dari cukup untuk biaya mendi-
rikan rumahnya di tempatnya yang baru itu. Tanah yang ditun-
juk sebagai gantinya biasanya tanah yang kurus dan tidak
memberi hasil bagi penghidupannya.

II. Masalah Tanah sesudah Proklamasi Kemerdekaan
Pembongkaran hutan-hutan dan onderdeming, diterus-
kan di jaman Indonesia Merdeka.
Kemerdekaan yang berarti pembebasan rakyat tani dari
penindasan, pembebasan dari kemiskinan dan pembebasan
dari ketakutan, seperti sudah ditetapkan sebagai tujuan sejak
rakyat Indonesia berjuang mencapai kemerdekaan, diha-

259