Page 284 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

perkebunan-perkebunan diteruskan oleh orang Indonesia,
sebaliknya juga “kewajiban historis” yang pahit masih dite-
ruskan oleh penanggung kewajiban historis yang dahulu juga.
Hanya sekedar meneruskan kebiasaan yang sudah berlaku.
Rakyat biasa juga menetapi kewajiban membayar pajak dan
beban itu. Hak dan kewajiban sejarah kolonial terus berlaku.
Pemilik hak sejarah berganti, dari tangan kulit putih kepada
orang Indonesia, sedang beban sejarah, tetap pemikulnya
yang dulu menjadi pemikul kewajiban sejarah kolonial itu juga.
Perjuangan kemerdekaan mengalami pasang surutnya.
Dan akhirnya setelah beberapa jalan, terjadilah persetujuan
K. M. B. (Konferensi Meja Bundar) sebagai hasil “Konferensi
Damai” untuk tawar-menawar isi kemerdekaan yang “diberi-
kan” oleh Belanda kepada bangsa Indonesia, sebagai penga-
kuan oleh Belanda atas kemerdekaan bangsa Indonesia.
Sebagai telah diuraikan di muka, bahwa tanah sebagai
sumber penghidupan, sumber kekayaan bagi bangsa dan
negara, serta pokok kemakmuran Rakyat, bagi Belanda meru-
pakan sumber keuntungan yang selama ini menjadi gantungan
hidupnya.
Persetujuan K. M. B. berpokok pada soal ekonomi yang
bersumber pada tanah-tanah perkebunan. Oleh Belanda
diketahui itulah sumber yang terpenting yang mesti dibela
dan dipertahankan.
Pemberian pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan oleh
Belanda kepada Bangsa Indonesia meminta balas pengakuan
hak sejarah kaum modal untuk masih terus mempunyai hak
atas tanah-tanah perkebunan, dengan perlindungan dan ja-
minan keselamatan perkembangannya.
Dengan apa yang dituntut dan dipertahankan oleh Belanda

263