Page 286 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

jajahannya dengan sumber-sumber kekayaan alamnya,
dengan jalan agresi militernya yang berulang-ulang dan meng-
habiskan biaya bermilyar-milyar rupiah itu, kemudian dicoba
dengan jalan K. M. B.
Perundingan sejak tahun 1947 antara komisi Jendral
Belanda dengan pihak Republik Indonesia selalu disela-selingi
oleh Belanda dengan serbuan-serbuan ke daerah-daerah ke-
kuasaan Republik, seperti penyerbuan-penyerbuan ke Krian,
Sidoarjo dan Mojokerto. Bukan dengan kebetulan saja penyer-
buan ke daerah-daerah itu. Krian, Sidoarjo dan Mojokerto
adalah daerah-daerah onderneming gula. Dengan penyerbuan
ke daerah-daerah itu bermaksud akan kembali menguasai
perusahaan-perusahaan gula.
Tuntutan Belanda dalam perundingan dengan Republik
Indonesia sesudah persetujuan Linggarjati terutama minta
adanya “jendarmeri bersama” (gesamenlijke gendarmerie)—
yang ditolak oleh Republik—untuk mengganti T. N. I. sebagai
alat kekuasaan Republik penjaga keamanan, dengan penjagaan
bersama tentara Belanda dan T. N. I. yang akan lebih dapat
membuat “aman” kebun-kebun dan onderneming modal be-
sar daripada dalam penjagaan T. N. I. sendiri.
Orang tak akan lupa bahwa agresi militer Belanda pertama
pada bulan Juli 1947, ditujukan pertama-tama ke daerah-
daerah pusat onderneming di Sumatera Timur dan daerah-
daerah lainnya semacam itu di Indonesia. Dan justru karena
itu pula, kelancaran penyerbuan Belanda ke daerah-daerah
lainnya terhambat, oleh karena komandan-komandan tentara
Belanda yang memimpin penyerbuan itu diboncengi kaum
“planters” dan direksi-direksi onderneming, berulang-ulang
terpaksa membelok dan menyimpang, sehingga dahulu untuk

265