Page 288 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

didapat selama revolusi dengan pengorbanan darah dan jiwa,
berupa tanah-tanah bekas onderneming, akan terus menjadi
haknya sebagai salah satu hasil revolusi yang nyata. Hal ini
terutama disebabkan karena pembongkaran tanah itu dulu
telah mendapat izin, bahkan ada yang diperintahkan oleh
Pemerintah Jepang dan kemudian oleh Republik Indonesia
pada waktu peperangan menghadapi Belanda.
Mereka menganggap bahwa perintah mengembalikan ta-
nah kepada pihak onderneming sesudah merdeka itu, sebagai
satu keganjilan yang tidak mudah diterima olah akalnya.
Perintah itu diterima dengan sesal dan sedih serta penuh rasa
kecewa. Perasaan keadilan rakyat sukar dapat membenarkan
kejadian-kejadian yang dirasakan ganjil itu. Rakyat yang ku-
rang mengerti politik tinggi, tidak tahu politik internasional,
tahu dan merasakan bahwa tindakan yang ganjil itu sungguh-
sungguh dirasakan sebagai hal yang tidak adil. Rakyat ingat
sendiri bahwa hak-haknya dulu dirampas, tanahnya diambil
oleh kekuasaan kolonial untuk diberikan kepada kaum modal
yang akan membuka onderneming. Berulang-ulang terjadi pe-
langgaran oleh kaum modal dengan onwettige occupatie,
yang selalu dicarikan jalan untuk melindungi. Rakyat tahu dan
mengerti perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ke-
adilan itu, tetapi karena kekuatan senjata tentangnya, rakyat
hanya mengandung perasaan sesal dan dendam. Hukum tanah
di masa yang lampau nyata-nyata sebagai hukum tanah yang
melanggar hukum keadilan dan kemanusiaan, sebagai dikata-
kan oleh Van Vollenhoven bahwa hukum tanah Hindia Belanda
itu adalah sebagai perampasan keadilan dan pelanggaran
hak bangsa Indonesia.
Pelaksanaan perjanjian K. M. B. di lapangan keuangan dan

267