Page 291 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

perkara tanah di kalangan rakyat, di daerah kerajaan Yogya-
karta diadakan pengadilan Balemangu (pengadilan perkara
tanah) dan pengadilan ini dipertahankan sekuat-kuatnya oleh
Sultan Yogyakarta dulu, dari desakan Belanda yang akan
mengambil seluruh pengadilan di daerah Yogyakarta ke
tangan pemerintah Belanda.
Sedikit tentang Balemangu ini perlu diuraikan di sini
untuk menggambarkan bahwa sudah lama soal persengketaan
tanah itu meminta perhatian istimewa dan Sultan Yogyakarta
dulu menganggap perlunya diadakan satu badan sendiri yang
memang orang-orangnya ahli dan mengerti betul seluk-beluk-
nya urusan tanah, hubungannya dengan soal kemasyarakatan
dan penghidupan. Oleh pemerintah Kerajaan Yogyakarta di-
anggap perlu diadakan pengadilan sendiri untuk urusan ter-
sebut (tanah).
Pada tahun 1817 di Yogyakarta diadakan pengadilan di
rumah kepatihan yang dinamakan “pasowan mangu” seperti
yang dahulu dinamakan “paseban mangu” dengan kompetensi
(hak) mengadili urusan tanah, yaitu perkara-perkara yang
berhubungan dengan tanah lungguh (apanege), perkara ke-
bekalan, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan per-
sewaan tanah. Kecuali itu juga menjadi tempat membanding
putusan-putusan pengadilan surambi (pengadilan agama) dan
pradata yang dinaikkan perkaranya ke atas. Pengadilan ini
terdiri dari orang-orang yang ahli dalam soal hukum tanah.
Sampai adanya perubahan hukum tanah di Yogyakarta
(agraris reorganisatie) yang dimulai pada tahun 1912, banyak
urusan dan perkara yang diputuskan oleh Balemangu.
Pengadilan Balemangu kecuali mengadili perkara-per-
kara (tanah) antara rakyat dengan bekel dan onderneming,

270