Page 400 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

5. Tanah-tanah erfpacht Klein land en tuinbouw dihapuskan.
Kalau pemiliknya warga negara, tanah itu diberikan dengan
hak milik untuk diusahakan sendiri dengan tidak boleh mele-
wati maksimum yang ditentukan. Kelebihannya diambil
pemerintah dan diberikan kepada rakyat.
Kalau pemiliknya bukan warga negara, sebagai waktu pera-
lihan dapat diberi kesempatan menyewa tanah itu untuk
diusahakan sendiri dengan pembatasan maksimum luas
dengan waktu yang ditentukan seperti di atas.
6. Tanah-tanah erfpacht yang diusahakan tidak menurut
kontraknya (di Jawa banyak tanah-tanah erfpacht yang dita-
nami padi atau tanaman rakyat lainnya) diambil dan dija-
dikan tanah pertanian rakyat. Tanah itu dibagikan kepada
rakyat dengan hak milik, terutama kepada yang sekarang
mengerjakannya. Kalaupun pemiliknya warga negara, dibe-
ri tanah untuk diusahakan sendiri dengan batas-batas mak-
simum yang ditentukan.
7 . Hak erfpacht dan konsesi tidak diperpanjang lagi. Paling
lama sepanjang kontraknya itu. Tanah erfpacht yang sudah
habis kontraknya kembali kepada negara untuk dijadikan
tanah pertanian rakyat. Dengan pimpinan teknik dari peme-
rintah terus diusahakan sebagai perkebunan rakyat dengan
pabrik-pabrik dan instalasi sebagai milik koperasi. Perke-
bunan itu dapat juga diusahakan oleh pemerintah menjadi
perkebunan negara untuk kepentingan usaha-usaha yang
harus diusahakan oleh negara.
8. Tanah-tanah erfpacht dan konsesi yang sampai sekarang
belum dibuka atau belum dijadikan tanah pertanian rakyat
diambil pemerintah dengan perhitungan dengan pemegang
haknya. Tanah itu dibagikan kepada rakyat untuk perta-

379