Page 398 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Yang menjadi soal yaitu bagaimana petani mendapat
tanah yang cukup luas untuk keperluan usaha pertanian dan
di samping itu usaha memperbaiki tingkat pertanian dan cara
untuk menambah produksi dari tiap jengkal tanahnya serta
kesanggupan dan kemampuan petani sendiri untuk menguasai
produksi untuk sekeluarganya dan untuk masyarakat.
Perubahan hukum tanah harus berarti perubahan luas
tanah bagi tiap-tiap petani hingga dengan disertai pembaha-
ruan cara produksi dan organisasi produksi selanjutnya, tiap-
tiap petani mendapat penghidupan yang baik. Perluasan tanah,
dengan tiada perubahan cara-cara produksi, tidaklah akan
besar manfaatnya.
Dengan ketetapan minimum dan maksimum tanah yang
boleh dimiliki dan diusahakan, dengan mengetahui jumlah
penduduk di masing-masing daerah, kita dapat menentukan
cara mengatur pemakaian tanah yang baru di seluruh Indo-
nesia.
Perubahan-perubahan dalam hukum dan pemakaian
tanah dijalankan:
1. Tanah-tanah partikelir yang sekarang masih ada dikem-
balikan kepada pemerintah untuk dijadikan tanah pertanian
rakyat. Tanah itu diberikan dengan hak milik kepada orang
yang sekarang sudah mengerjakannya mengingat pemba-
gian dan pembatasan luas hak milik (maksimum dan mini-
mum) bagi masing-masing petani.
Pengambilan kembali tanah-tanah partikelir ini sudah men-
jadi pendirian sejak pemerintahan Hindia Belanda juga,
pertama kali dengan pengembalian tanah partikelir Blubur
1810 dan berturut-turut dengan pengambilan tanah parti-
kelir Indramayu dan lain-lain. Jadi hal ini kita hanya mene-

377