Page 177 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

Pangan termasuk perikanan. Sedangkan program kerjasama dengan
negara-negara ASEAN dan Australia, antara lain diwujudkan dalam
bentuk Proyek Penanganan ikan di TPI dengan Penanganan ikan di TPI
dengan fish tray oleh nelayan di TPI dan bantuan sarana angkutan untuk
fish tray oleh nelayan di TPI dan bantuan sarana angkutan untuk uji coba
penanganan pengangkutan ikan hidup. Hingga akhirnya setelah melalui
tahapan yang panjang pada 19 Mei 1994, Uni Eropa mengeluarkan
Commision Decision No. 94/324/EEC berisi penetapan Indonesia sebagai
Negara yang mempunyai kesamaan sistem pembinaan dan pengawasan
mutu hasil perikanan dengan Uni Eropa ( Soewito Dkk, 2011). Ketentuan
tersebut tentu saja sangat penting artinya bagi keberlanjutan, bahkan
penciptaan peluang ekspor bagi produk udang lokal, mengingat selama
ini Uni Eropa merupakan salah satu pangsa pasar yang sangat potensial
bagi produk udang lokal. Selain karena kebijakan Uni Eropa yang sering
dijadikan rujukan bagi negara-negara lain yang melakukan impor produk
perikanan dari negara-negara eksportir perikanan.
Secara sistematis, berbagai mekanisme global yang telah berlangsung
pada tataran lokal tersebut, tidak sekedar menyebabkan tereliminasinya
pengusaha lokal (ponggawa) yang tidak siap menghadapi era globalisasi
perdagangan yang mensyaratkan ketentuan-ketentuan kualifikasi produk
dengan sangat ketat, sehingga tidak mampu bersaing di pasar bebas.
Namun juga menyebabkan terjadinya konsolidasi kekuatan ekonomi
lokal pada sejumlah kecil pengusaha lokal (ponggawa besar), yang
digerakkan industri perikanan budidaya dengan pasokan material raw
yang berkelanjutan. Dan yang terpenting, mekanisme seperti ini pun
sangat fungsional dalam memberikan “tekanan” pada sejumlah pihak
(khususnya elit ekonomi lokal) untuk dapat lebih ramah lingkungan
dalam berproduksi. Mengingat, sampai sejauh ini para pelaku usaha
pertambakan (khususnya ponggawa) masih “tersandera” oleh berbagai isu
global terkait dengan udang yang diproduksi pada area hutan produksi
dan klaim udang organik yang dikelola tanpa mengindahkan kaidah-
kaidah ekologis, sehingga mengorbankan eksistensi lingkungan.

150 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang