Page 153 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

128 M. Nazir Salim

Pasca penggagalan sosialisasi di Desa Tanjung Padang, PT
RAPP tidak surut dan undur diri, namun tetap mengagendakan
operasi selanjutnya. Kondisi ini (perjuangan warga) masuk pada
sebuah periode yang penulis anggap sebagai “perlawanan baru”
untuk merespon tindakan RAPP. Tidak lama setelah kejadian di
atas, RAPP kemudian berhasil memasukkan alat berat ke Tanjung
Padang yang luput dari pantauan warga. Di sisi lain warga tidak juga
berhenti untuk terus menekan pemerintah dengan melakukan aksi
di Selatpanjang meminta bupati mencabut “izin dimulainya operasi”

RAPP.
Akhir Februari 2011, beberapa anggota DPRD Provinsi Riau
turun ke lapangan berdialog dengan warga, salah satu keputusannya
adalah akan segera membentuk Pansus HTI Riau sesegera mungkin.
Pansus bertujuan untuk mengkaji secara obyektif tentang dampak

negatif dan positif yang akan ditimbulkan atas operasional PT RAPP
di Pulau Padang. Sejak bulan Februari pula, aksi-aksi dukungan
semakin meluas di Pekanbaru yang dipelopori oleh mahasiswa dan
NGO. Para mahasiswa dan peserta aksi tergabung dalam Posko
Perjuangan Rakyat Meranti (PPRM), Aliansi Mahasiswa Peduli
Lingkungan (AMPEL) dari berbagai Kampus, Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) kampus-kampus yang ada di Pekanbaru dan
beberapa perwakilan masyarakat Meranti. Mereka mendirikan
Tenda dan Posko di depan Kantor DPRD Provinsi Riau menuntut

agar DPRD Riau segera membentuk Pansus HTI Riau dan menuntut
dicabutnya izin HTI di Pulau Padang. Tenda dan posko digelar
hampir selama dua bulan, namun akhirnya ketika terjadi Sidang
Paripurna 5 April 2011 Pembentukan Pansus HTI Riau gagal, ditolak
oleh sebagian besar anggota DPRD Riau. 47

Melihat aksi-kasi warga Pulau Padang yang terus berlangsung,

47 “Tolak HTI, PPRM dan AMPEL Buat Tenda di DPRD Riau”, Rabu, 23
Pebruari 2011, http://riauterkini.com/politik.php?arr=34888