Page 158 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 133

menurut penjelasan para pejabat di kehutanan Jakarta, jika memang
bupati menghendaki, misalnya revisi, maka Kemenhut akan
melakukan revisi sesuai permintaan disertai penjelasan rasional.
Sambil bercanda Mukhti mengatakan, “bisa dipenggal kepala sama
RAPP kalau diusulkan untuk dibatalkan SK 327/2009. 54
Kembali ke aksi di Jakarta, perjuangan warga Pulau Padang
mulai nekat, ketika aksi tidak membuahkan hasil maksimal, peserta

kemudian merangsek ke depan Gedung Kementerian Kehutanan,
memaksa Menteri Kehutanan agar segera memanggil Bupati Meranti
ke Jakarta. Untuk mem-presure menteri, peserta aksi sepakat
untuk mogok makan di depan Kementerian Kehutanan dengan
mendirikan tenda sampai menteri benar-benar memanggil Bupati
Meranti. Akhinya, 25 April 2011 ada kepastian Menteri Kehutanan
memanggil Bupati Meranti Irwan Nasir untuk datang ke Jakarta pada

tanggal 28 April 2011. Empat puluh enam petani bertekad akan aksi
di depan gedung Kementerian Kehutanan sampai tuntutan mereka
dikabulkan, yakni mencabut izin RAPP di Pulau Padang. Namun,
pukul 19.00 mereka dibubarkan oleh polisi dengan dasar melebihi
batas aksi yang diizinkan undang-undang (UU No. 9/1998). Esoknya
aksi dilanjutkan ke Komnas HAM, dan diterima dengan baik bahkan
semua tuntutan dipenuhi tentu sebatas apa yang bisa dilakukan oleh
Komnas HAM, termasuk janji akan menyurati Menteri Kehutanan
akan potensi pelanggaran HAM jika operasi RAPP diteruskan. 55

Kamis 28 April 2011 merupakan hari mogok makan yang keempat.
Kondisi beberapa peserta sudah melemah, namun tetap menggelar
aksi di depan Kementerian Kehutanan. Hari itu merupakan hari

54 Penjelasan Mukhti ketika melakukan Aksi di Jakarta dan bertemu salah
satu direktur RAPP di Jakarta (tidak bersedia menyebutkan nama salah
satu direktur yang menyampaikan).
55 Dituturkan kembali oleh Mukhti, Yahya, dan Amri, di Pulau Padang, 30
Mei 2016.