Page 157 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 157

132   M. Nazir Salim


                Pada tanggal 21 April 2011, perwakilan petani berhasil bertemu
            dengan  Hadi Daryanto  (Setjen  Kemenhut  RI),  Imam  santoso
            (Ditjen Kemenhut), Bedjo Santoso (Dir. Bina Pengembangan Hutan
            Tanaman), Kabiro Hukum Kemenhut, Staf Ahli Kemenhut, Ali Tahir
            dan beberapa pejabat Kemenhut lainya. Tuntutan yang disampaikan
            tegas, tarik mundur alat berat RAPP dan batalkan konsesi HTI di Pulau
            Padang. Namun  jawaban yang  diberikan  mbulet  (mutar-mutar),
            tidak tegas. “Kami di Jakarta dilempar kesana kemari oleh pejabat
            kehutanan, mereka mencabar  perjuangan kami  dengan banyak

            kilah.  Berdalih akan  mendengar dulu  penjelasan dari  pemerintah
            daerah, akan memanggil terlebih dahulu Bupati Kepulauan Meranti
            ke Jakarta, untuk membahas penolakan masyarakat Pulau Padang.
            Padahal  kami  saat aksi di  Meranti  selalu diyakinkan  bahwa  kami
            (pejabat Meranti) tidak berwenang, ini kewenangan Jakarta”.

                Berbicara  tentang kewenangan inilah  yang menarik,  Mukhti
            menceritakan, saat di Jakarta bertemu salah satu direktur dari RAPP
            yang mensinyalir bahwa konsesi di Pulau Padang bukan hal yang
            gratis, kami  sudah mengeluarkan banyak “hal”  untuk  dukungan
            pencalonan bupati terpilih. “Beruntung yang menang adalah Irwan
            Nasir, kita kenal baik  dan  dekat  dengannya, kalau  yang menang
            calon lawannya, susah nanti urusan kita, repot kita”. Statemen itu
            bagi Mukhti sangat penting karena dugaan selama ini antara Bupati
            dan  RAPP ada  sesuatu  yang disembunyikan,  bukan  persoalan

            konsesi semata tetapi mereka bermain. Diduga RAPP “membantu
            banyak” ketika pencalonan bupati tahun 2010, sehingga membuat
            bupati sulit untuk bersikap independen dalam kasus Pulau Padang.
            Pembatalan  SK atau  Revisi  pada dasarnya  persoalan  sederhana,
            tinggal bupati kepala  daerah bersepakat  dengan  perusahaan lalu
            mengajukan  pembatalan atau  revisi  sesuai alasan dan  kondisi di
            lapangan, namun ternyata, hal itu tidak dilakukan secara tegas oleh

            bupati, mereka lebih memilih konsultasi ke Kemenhut. Padahal,
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162