Page 144 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 105
Jawa tidak dapat diberikan suatu azas yang secara total berlainan
dengan azas yang berlaku di Jawa.
Maka jika pertumbuhan hukum adat sendiri baik, negasi
yang dilakukan oleh pemerintah atas hak menguasai di
beberapa daerah luar Jawa yang belum mempunyai sebuah
ontginningsordonnantie atau sebuah peraturan agraria, – adalah
bersifat anti-ekonomi; berusaha menerangkan campur tangan
kepala-kepala rakyat dalam menentang pembukaan tanah
secara liar dan penebangan hutan-hutan sebagai suatu tindakan
kekuasaan yang tidak sah dan tuntutan yang tidak masuk akal;
jika karena itu kepentingan Hindia Belanda menjadi lurus
bertentangan dengan kemauan-kemauan ekonomis dari kita
sendiri, maka praktik dari para kontrolir tidaklah lebih cerdik
dari doktrin para birokrat.
Adapun apa yang telah kita anjurkan bagi ontginning dan
“Buka-tanah” secara liar, hendaknya diperlakukan pula bagi
pemeliharaan hutan-hutan (boschbehoud). Untuk rangkaian
hutan-hutan yang berada diluar wilayah kekuasaan suatu desa,
pemerintah dapat menetapkan apa saja yang dikehendaki.
Untuk rangkaian hutan-hutan yang berada didalam wilayah
kekuasaan desa tersebut, pemerintah dapat bebas mengajukan
syarat-syarat untuk orang-orang yang bukan anggota desa itu.
Adapun untuk orang-orang yang menjadi anggota desa itu
sendiri, hendaknya pemerintah hanya memasukkan ketentuan-
ketentuannya dengan jalan mempengaruhi ataupun memberi
anjuran-anjuran kepada masyarakat desa yang memegang hak
tersebut, suatu anjuran yang murni dan bukan suatu perintah,–
dan juga ketentuan-ketentuan tersebut hendaknya disetujui
lebih dahulu oleh masyarakat hukum itu.
Selayang pandang, maka jalan yang penuh kesabaran ini
seakan-akan merupakan jalan yang paling panjang, tetapi bagi