Page 141 - Orang Indonesia dan Tanahnya

102 Orang Indonesia dan Tanahnya

jurusan yang sama. Selama masih ada tanah yang melimpah-
limpah dan didiami oleh penduduk yang relatif kecil, maka
masyarakat hukum yang berhak atas hak ulayat itu (suku,
masyarakat desa ataupun gabungan desa) akan memberikan
keleluasaan yang besar kepada anggota-anggotanya dan
bersikap lancar kepada orang asing. Tetapi jika tanah-tanah
semakin sukar didapat, maka masyarakat hukum tersebut
akan mengambil tindakan-tindakan yang bersifat membatasi
kebebasan anggota-anggotanya, misalnya pembukaan tanah
tidak lagi sebebas dahulu. Oleh karena untuk itu dibutuhkan
persetujuan (goedkeuring) ataupun pengetahuan lebih dahulu
(voorkennis) dari desa; juga akan diadakan larangan menebang
dalam hutan-hutan tertentu, demikian pula pengusahaan tanah
oleh orang-orang asing akan lebih diawasi. Di dalam daerah
tersebut, maka seorang kontrolir tidaklah sekali-kali kehilangan
kekuasaannya dalam menentang penebangan hutan-hutan
dan pembukaan tanah secara liar. Dengan tiada paksaan, juga
dengan tidak perlu menjatuhkan hukuman-hukuman (sesuai
dengan jabatannya sebagai ketua pengadilan bumiputera),
maka ia tetap dapat mempergunakan pengaruhnya, agar supaya
para pemegang beschikkingsrecht itu dapat melaksanakan
hukum adatnya sesuai dengan arah tujuan yang dikehendaki.
Namun biasanya masyarakat-masyarakat hukum bumiputera
tersebut telah mengerti apa yang menjadi kewajibannya. Tidak
hanya di Sulawesi dan daerah-daerah lain di luar Jawa, – tetapi
juga di pulau Jawa sendiri para pemegang beschikkingsrecht
menganggap roo ouw sebagai suatu pelanggaran yang harus
diadili. Di bawah ini dapat kita jumpai dua buah keadaan (Twee
omstandigheden), dimana pemerintah dapat memperoleh
keuntungan yang sebesar-besarnya bagi politik kenegaraannya.

Sebagaimana yang telah kita uraikan dalam bab yang
lalu, maka tanpa melanggar hak-hak penduduk, pemerintah