Page 146 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 146
C. Van Vollenhoven 107
mengingat hak masyarakat hukum yang bersangkutan untuk
memberi izin, seperti hak atas pembayaran rekognisi dan
sebagainya (sebagaimana kita ketahui, maka dalam tahun 1867
sebagian besar anggota-anggota Tweede Kamer lebih cenderung
untuk mengecualikan beschikkingsgrond dari gronduitgifte).
Sekarang bagaimanakah tindakan pemerintah dalam
menghadapi kebiasaan penduduk untuk berladang secara
berpindah-pindah, baik di Jawa maupun luar Jawa? Jika
perladangan tersebut dilakukan diluar wilayah kekuasaannya
sendiri dan terhadap orang-orang asing (vreemden) maka
dengan singkat pemerintah dapat melarangnya. Tetapi adakah
larangan ini dapat berhasil?
Menurut hemat kami, suatu pengawasan dengan jalan
pemeriksaan kadastral atas tanah-tanah pertanian penduduk,
kelihatannya lebih diharapkan daripada setiap kali menambah
ketentuan-ketentuan (bepalingen) dengan pidana-pidananya
yang semakin berat; juga di dalam daerah-daerah, dimana
kekuasaan pemerintah telah tertanam dengan kuat, – adalah
lebih bijaksana jika tidak dikeluarkan dekreet-dekreet, yang
di luar kemampuan mempertahankannya. Maka juga hal
ini, mendidik orang-orang Indonesia agar supaya mereka
mempunyai pandangan yang maju, tidak boleh diabaikan.
Tetapi jika sekarang penduduk tetap berkepala batu
(karena orang-orang Indonesia tidak sesabar dahulu), dan
di dalam masalah-masalah pemberian tanah, “Buka tanah,”
mengumpulkan hasil-hasil hutan dsb., sengaja membiarkan hak
menguasainya berlaku dengan cara sedemikian rupa, sehingga
hanya bersifat obstruksi dan veto belaka terhadap maksud-
maksud pemerintah, bagaimanakah tindakan yang sebaiknya
kita ambil?
