Page 147 - Orang Indonesia dan Tanahnya

108 Orang Indonesia dan Tanahnya

Tak ada jalan lain ialah mempergunakan pasal 62 ayat
6 Regeeringsreglement, yang membuka kemungkinan
untuk suatu onteigening (pencabutan hak milik, pasal ini
meliputi juga pencabutan hak atas hak ulayat). Sesungguhnya
peraturan tentang pencabutan hak yang lebih rendah (de
lagere onteigeningsverordening) memang kurang cukup dapat
mengatur persoalan ini, tetapi hal tersebut dapat di atasi dengan
menambah pasal-pasal baru. Adalah tepat sekali pendapat dari
Thorbecke, bahwa didalam mengadakan suatu “Pencabutan
hak milik” (onteigening) atas beschikkingsrecht yang menurut
pengertian orang Indonesia lazimnya tidak dapat diasingkan itu,
– hendaknya pemerintah tidak bertindak secara tergesa-gesa.
Apa yang telah kita anjurkan diatas, hendaknya berlaku
pula di dalam keempat daerah kerajaan di Jawa Tengah beserta
370 buah kerajaan-kerajaan besar kecil lainnya diluar Jawa,
karena didaerah-daerah ini pun berlaku tuntutan-tuntutan
dari praktek.
Dipihak lain, sesuai dengan politik kenegaraan yang
sifatnya adalah membangun dan memperbaiki, juga di sini kita
harus menghormati hak-hak penduduk atas tanah, meskipun
daerah-daerah tersebut tidak begitu saja diliputi oleh pasal 62
regeeringst (ingat pasal 27 ayat 2 R.R)
Maka hanya orang-orang yang kurang cukup mempunyai
pengertian yang berpendapat, bahwa tuntutan-tuntutan
dari praktek menghendaki penghapusan hak-hak dari pada
penduduk. Pendapat kami adalah sebaliknya: bahwa menginjak-
injak hak penduduk, berarti suatu tabir kematian bagi
eksploitasi tanah secara besar-besaran, yang dewasa ini sangat
dibutuhkan bagi kemakmuran Hindia Belanda.
Sebab pertimbangan kami yang maha penting ialah,
bahwa tuntutan dari praktek pertama-tama menghendaki