Page 150 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 150
BAB VII
PERATURAN-PERATURAN AGRARIA
DAN TANAH-TANAH YANG TIDAK DIBUDIDAYAKAN
…………………..tetapi saya tidak dapat menerima sebuah asosiasi, jika
hal itu diartikan sebagai suatu pengambilan semau-maunya dari
lembaga-lembaga dan pengertian-pengertian Barat, yang kemudian
ditekankan di atas keadaan-keadaan serta lembaga-lembaga Timur.
Menteri Idenburg, eerste kamer,
5 juni 1910
Peraturan agraria yang pertama, yaitu peraturan agraria untuk
daerah Lombok tahun 1906 pada hakekatnya tidak mau
memelihara hak-hak penduduk atas tanah-tanah yang tidak
dibudidayakan. Tetapi hal ini masih sukar untuk dibuktikan.
Seperti juga didaerah-daerah kerajaan di Jawa, pemerintah
swapraja Lombok sedemikian mencampuri hak-hak penduduk,
sehingga masyarakat tidak lagi bebas dalam mempergunakan
hak-hak tersebut. Pemerintah Belanda tidak mau memperkuat
kembali hak-hak penduduk atas tanah-tanah yang tidak
dibudidayakan, juga tidak mau memperbedakan antara
ontginning (buka tanah) yang dilakukan oleh anggota-anggota
desa dan yang bukan anggota-anggota desa. Pemerintah hanya
bersedia mengakui beberapa kebiasaan penduduk seperti
menggembala, menebang kayu, mengumpulkan hasil hutan
