Page 138 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 99
terulangnya kejadian tersebut—bersediakah mereka untuk
mengerti apa yang dirasakan oleh orang Jawa itu? Semuanya
ini tidaklah dilakukan. Bahkan ia menganggap sebagai suatu
kesalahan, pada waktu hakim membenarkan hak penduduk
yang sejak dulu telah dijamin oleh undang-undang itu dan tidak
mau menggunakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
para birokrat. Ia mengulangi lagi anggapan yang dahulu bahwa
“hak-hak penduduk” tersebut adalah tidak jelas dan “kurang
mempunyai kepastian hukum” selama belum dikodifikasikan.
Maka sekali lagi kami menanyakan, benarkah hak-hak
penduduk atas tanah-tanah yang tidak dibudidayakan itu
telah diletakkan di dalam tempat yang aman? Dan semua ini
terjadi pada saat-saat dimana tahun-tahun krisis membuka
kemungkinan yang baik untuk merumuskan asas itu sebagai
keadaannya yang sejati.
Sebagaimana kita ketahui, berhubung dengan kekurangan
beras, maka Sarikat Islam telah mengajukan permohonan
kepada Gubernur Jenderal agar tanah-tanah dimana terdapat
hak ulayat desa di pulau Jawa (hutan-hutan, padang-padang
rumput) ditunjuk sebagai tempat penanaman bahan makanan.
Sesungguhnya permohonan ini cukup ditujukan kepada
desa-desa itu sendiri, karena—dengan mengingat Gemeente
Ordonnantie dan Boschregelement—mereka masih tetap
mempunyai hak ulayat menurut undang-undang.