Page 118 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Proses Konlik Penambangan Pasir Besi
Benih konlik penambangan pasir besi telah muncul sejak adanya

sidang komisi AMDAL di mana para kepala desa yang mewakili
masyarakat menolak penambangan tersebut. Hanya Kepala Desa
Wiromartan, S. Budiono, yang menerima adanya penambangan
pasir besi. Beberapa warga juga berinisiatif untuk membuat forum
warga yang diberi nama FMMS yang berkoordinasi dengan FPPKS.
Dikeluarkannya IUP Operasi Produksi penambangan
pasir besi di Kecamatan Mirit memicu penolakan yang lebih
keras. Alasan ancaman kerusakan lingkungan dan sosialisasi
yang tidak jelas menjadi latar belakang penolakan tersebut.
Penolakan penambangan pasir besi dilakukan oleh FMMS
dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD pada 2 Maret 2011.
Menghadapi gejolak terkait penambangan pasir besi, DPRD pun
berusaha menghubungkan warga dengan pihak perusahaan
dan pemerintah kabupaten melalui audiensi. Ini seperti yang
diungkapkan oleh salah seorang anggota Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan.

“Dewan memfasilitasi dan melakukan hak pengawasan sehingga
meminta eksekutif untuk lebih dekat lagi kepada warga yang
tanahnya akan ditambang. Komunikasi sempat terputus, sehingga
apa yang akan dilakukan oleh investor maupun pemkab tidak
disambut baik oleh warga. Tentu saya tidak menyalahkan warga
karena mereka tidak tahu arah dan apa yang harus dilakukan
mereka. Bagaimanapun ini harus dihormati. Audiensi sudah
dilakukan. Tinggal kelanjutannya pemkab dan investor mau
menghormati kearifan lokal atau tidak. Wawancara salah
seorang anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Audiensi pertama dilakukan pada 2 Maret 2011. Yang hadir
adalah Budi Hianto Susanto (Ketua DPRD), Halimah Nurhayati

Karya DPRD Kebumen.

Pola Interaksi Antaraktor 93