Page 121 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

ketua masing-masing komisi, Kantor Lingkungan Hidup
Kebumen, perwakilan PT MNC, dan perwakilan FMMS berjumlah
15 orang, dengan dikawal ketat oleh pasukan keamanan. Menurut
Bagus Wirawan, Koordinator Kecamatan FMMS, pada audiensi
tersebut diputuskan bahwa pemerintah akan meninjau kembali
izin pertambangan. Pihak perusahaan juga akan melakukan
sosialisasi ke masyarakat terkait dengan penambangan. Kantor
Lingkungan Hidup menyarankan, harus ada tindak lanjut dari
penambang untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dalam
audiensi tersebut ada upaya penyuapan dan bujukan kepada
warga dengan memberikan sinyal khusus, baik ketika berjabatan
tangan atau pun lainnya.
Yang menarik, setelah audiensi selesai, seorang anggota dewan
65
mengajak Bagus Wirawan berbicara sementara anggota FMMS
lainnya pulang ke Mirit. Berdasarkan informasi dari Koordinator Desa
Mirit Petikusan, Manijo, selepas audiensi, Bagus Wirawan dan Jatmiko
bertemu dengan Bupati. Dalam pertemuan itu, Bupati meminta kepada
warga Mirit untuk tidak melakukan aksi demonstrasi. Bupati pun
menyarankan jika warga menolak penambangan pasir besi, warga
bisa membuat surat pernyataan bermaterai.
Audiensi FMMS cukup berpengaruh terhadap kelangsungan
aksi Pasowanan Agung pada 23 Maret 2011. Tidak ada warga
Kecamatan Mirit yang ikut bergabung dalam aksi tersebut kecuali
Bagus Wirawan. Bujukan Bupati untuk melakukan penolakan
dengan menggunakan surat pernyataan bermaterai inilah salah
satu penyebab warga Kecamatan Mirit tidak bergabung dalam
aksi Pasowanan Agung yang telah direncanakan bersama dengan
FPPKS. Alasan lainnya, warga Kecamatan Mirit menganggap

65 Berdasarkan penuturan Bagus Wirawan kepada penulis setelah audiensi pada
21 Maret 2011.

96 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik