Page 124 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

“Intinya, saya di belakang panjenengan (Anda). Bukti saya di
belakang panjenengan, saya berani menemui panjenengan.
Siapa pun yang ditunjuk panjenengan, mari kita duduk
bareng. Insya Allah saya di belakang panjenengan.

Aksi dilanjutkan dengan audiensi yang diikuti oleh
perwakilan warga, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Bupati, ketua
fraksi, Ketua KPPT, Badan Perencana Pembangunan Daerah,
dan jurnalis. Dalam audiensi, warga diberi kesempatan untuk
menyampaikan pendapatnya mengenai tanah di Urutsewu serta
tuntutan mereka untuk menjadikan Urutsewu sebagai kawasan
pertanian dan pariwisata. Menanggapi persoalan tanah yang
disampaikan warga, Bupati Buyar Winarso menyampaikan bahwa
“pokoknya pertanahan dan kekuasaannya ada pada BPN (Badan
Pertanahan Negara). Mari kita bareng-bareng ke BPN. Itu yang
perlu kita sampaikan ke panjenengan . Bupati mengajak warga

untuk menyelesaikan permasalahan tanah ke BPN. Sedangkan
menanggapi penolakan penambangan pasir besi, Bupati
berpendapat sebagai berikut:

“Pasir besi ada di enam desa di Kecamatan Mirit. Perlu saya
sampaikan juga bahwa pengurusan pertambangan pasir besi itu
sudah sejak tiga tahun yang lalu. Jadi bukan baru dua atau tiga
bulan. Insya Allah untuk daerah Buluspesantren atau Ambal itu
kembali ke panjenengan. Kalau panjenengan tetap kukuh dengan
pertanian dan pariwisata, insya Allah badhe akan dipenuhi.
(Buyar Winarso, audiensi 23 Maret 2011)

Penjelasan Bupati dapat dimaknai bahwa penambangan
pasir besi tetap akan dilakukan di Kecamatan Mirit. Sedangkan di
wilayah Kecamatan Buluspesantren dan Ambal, pengelolaannya
akan diserahkan ke masyarakat.
Mengenai tanah di Urutsewu, Bupati berjanji akan meninjau
pal batas tanah negara yang diyakini oleh masyarakat pada esok

Pola Interaksi Antaraktor 99