Page 127 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Di saat Forpimda melakukan konsolidasi untuk
mengamankan pembangunan, masyarakat Urutsewu juga
membangun jaringan dengan masyarakat di wilayah pesisir
selatan Pulau Jawa yang juga menolak penambangan pasir
besi. Pada 31 Maret 2011, FPPKS dan FMMS beserta perwakilan
INDIPT menghadiri ulang tahun Paguyuban Petani Lahan
Pantai (PPLP) Kulonprogo. PPLP merupakan forum warga pesisir
Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
menolak penambangan pasir besi oleh PT Jogja Magasa Iron.
Dalam perayaan ulang tahunnya yang kelima, PPLP mengundang
perwakilan masyarakat korban penambangan pasir besi di
sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa.
Acara itu dihadiri oleh warga Kulonprogo, perwakilan
warga Lumajang, FPPKS, FMMS, dan mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat itu, warga saling berbagi
permasalahan di daerah masing-masing. Dalam pertemuan itu
juga diputuskan untuk membentuk suatu forum masyarakat
pesisir selatan Jawa. Forum ini akan menjadi wadah berkumpul
dan saling mendukung dalam perjuangan menolak penambangan
pasir besi.

Peralihan )su Penambangan Pasir Besi ke Penolakan Uji
Coba Senjata

Aksi Pasowanan Agung pada 23 Maret 2011 yang tidak dihadiri
oleh masyarakat Mirit dengan alasan bahwa aksi tersebut adalah
aksi penolakan uji coba senjata mengakibatkan adanya pergeseran
isu konlik. Aksi yang dilakukan oleh FPPKS dipandang sebagai
penolakan uji coba senjata dan permasalahan klaim tanah, tanpa
ada kaitannya dengan penolakan penambangan pasir besi. Reaksi

102 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik