Page 129 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik
P. 129
saling menunggu. Akan menjadi kesalahan TNI AD jika melepas
tembakan lebih dulu.
Menjelang senja, warga akhirnya menghentikan blokade
dan mengizinkan makanan masuk ke dalam Dislitbang dengan
alasan kemanusiaan. Dengan segera, enam buah meriam buatan
Korea Selatan yang baru didatangkan dibawa pergi lagi. Anggota
TNI yang berada di Dislitbang juga pergi meninggalkan lokasi.
Malamnya, Adi Pandoyo, Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda)
Kebumen, memfasilitasi dialog antara perwakilan FPPKS dan
Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Langgeng Sulistiyono, dengan
disaksikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur
Jenderal Edward Aritonang. Dalam dialog ini diputuskan bahwa
akan diadakan musyawarah kembali dalam waktu dua minggu
ke depan. Selama rentang itu, TNI tidak akan melakukan latihan
dan uji coba senjata.
Sementara warga Setrojenar dan Ambal sedang melakukan
aksi demonstrasi penolakan latihan dan uji coba senjata,
masyarakat Mirit dan beberapa anggota dewan mengadakan
66
pertemuan yang membahas penambangan pasir besi. Dalam
rapat yang diadakan tanggal 11 April 2011 itu, anggota dewan
menyatakan akan tetap berada di belakang masyarakat. Apabila
Mirit akhirnya menjadi area penambangan, reklamasi harus
benar-benar ditegakkan.
Berbagai upaya juga dilakukan oleh perusahaan untuk
mendekati masyarakat. Pendekatan dilakukan dengan mengajak
warga melakukan studi banding ke bekas area penambangan
pasir besi PT Aneka Tambang di Desa Karang Bendo, Kecamatan
67
Adipala, Kabupaten Cilacap. Masyarakat yang mengikuti
66 Informasi didapatkan dari Halimah Nurhayati, Ketua Komisi A DPRD Kebumen,
pada 12 April 2011 dan Bagus Wirawan, Koordinator FMMS, pada 16 April 2011.
67 “Penambangan Pasir Besi di Pesisir Selatan: Warga Kebumen Diajak Studi
Banding ke Cilacap
104 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik