Page 130 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

kegiatan ini adalah warga Desa Wiromartan sejumlah 98 orang
yang terdiri dari pemilik lahan dan perangkat desa. Rombongan
sebanyak empat bus itu didampingi oleh Asisten I Sekda
Kebumen, Adi Pandoyo, dan Asisten II, Djatmiko. Pimpinan
DPRD dan ketua komisi juga ikut serta dalam kunjungan yang
dilaksanakan selama sehari itu. Kunjungan ini menjadi bagian
dari tahapan sosialisasi terkait reklamasi setelah penambangan.
Untuk melakukan studi banding, warga dibujuk dan diberi uang
68
saku sebesar Rp200 ribu.
Dalam laporan studi banding Pansus I diketahui bahwa,
hingga 2010, ada 42 IUP pasir besi di Kabupaten Cilacap. Saat ini,
luas wilayah penambangan pasir besi mencapai 672,4 hektare,
meliputi wilayah Kecamatan Adipala dan Binangun. Pada
2010, pemerintah kabupaten Cilacap mendapatkan bagi hasil
bukan pajak (sumber daya alam) dari pemerintah pusat sebesar
Rp62.579.121. Pemasukan atau penerimaan yang diperoleh dari
retribusi perizinan usaha pertambangan sebesar Rp172.400.000.
Kabupaten Cilacap menerapkan sistem penambangan yang baik
dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yakni mulai dari pengendalian perizinan, teknik penambangan,
konservasi, peduli lingkungan, hingga peduli keselamatan
dan kesehatan kerja (K3). Semua penambang pasir besi di
sana memiliki rekomendasi lingkungan, baik berupa Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL), maupun Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL). 69
Selain itu, penambangan di Kabupaten Cilacap juga memiliki
Inspektur Tambang sebanyak tiga orang. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Inspektur

68 Wawancara Bagus Wirawan, Koordinator Kecamatan FMMS.
69 Laporan hasil studi banding penambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap.

Pola Interaksi Antaraktor 105