Page 131 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Tambang bertugas melakukan pengawasan teknis penambangan,
baik pada saat IUP Eksplorasi maupun pada saat IUP produksi
dikeluarkan. Keberadaan Inspektur Tambang ini baru diketahui
oleh anggota DPRD Kebumen. Belum ada Inspektur Tambang
yang ditunjuk untuk mengawasi penambangan di Kabupaten
Kebumen.Dengan demikian, bisa diartikan bahwa penambangan

di Kecamatan Mirit belum siap dilakukan. 70
Dari studi banding tersebut lalu diketahui bahwa Komisi
Pembangunan DPRD Cilacap merasa sakit dengan adanya
penambangan. Artinya, apa yang didapatkan melalui PAD tidak
berpengaruh pada kesejehateraan masyarakat. Yang ada justru
kerusakan lingkungan karena penambang juga menerima orang-
orang yang menjual tanah pekarangan di lingkungannya. Tanah
pesisir yang biasa berharga jual rendah dijual ke penambang
dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, sepanjang jalan dari
Kecamatan Ayah sampai Kota Cilacap, di kanan-kiri jalan banyak
ditemukan galian yang dalamnya mencapai empat meter. Bukan
hanya itu, menurut komisi tersebut, di masa depan mereka
terancam bencana tanah longsor.
Sementara itu di Urutsewu, FMMS mengadakan pertemuan
dengan warga untuk melakukan penguatan internal masyarakat
yang telah terpecah belah. Menurut Bagus Wirawan, penguatan
masyarakat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dalam
satu forum. Dalam forum itu, masyarakat dapat menyampaikan
keluh kesah maupun permasalahannya untuk diselesaikan
bersama-sama. Pertemuan dengan warga diadakan di Desa
Wiromartan pada Sabtu sore, 16 April 2011. Dengan begitu,
perjuangan masyarakat diharap menguat dan tetap satu suara
menolak penambangan pasir besi.

70 Wawancara Mohammad Kiki Wahid Purnomo, anggota Fraksi Partai Golongan
Karya DPRD Kebumen yang juga anggota Pansus I.

106 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik