Page 126 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

tetapi saya tidak mau menyebut namanya. Dan di tiap desa ada
koordinator PT (perusahaan) yang membujuk warga. Kalau di
Wiromartan adalah Pak Lurah.

Menanggapi aksi-aksi masyarakat, Forum Pimpinan Daerah
(Forpimda) Kebumen mengadakan pertemuan di halaman
Markas Kepolisian Resort Kebumen pada 30 Maret 2011. Forpimda
membuat kesepakatan untuk saling mendukung pembangunan
berkelanjutan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban
nasional yang aman dan kondusif di Kebumen. Forum ini
digelar dalam apel bersama yang diikuti 275 personel TNI dan
425 personel Polri, Bupati Kebumen Buyar Winarso, Kapolres
Kebumen Ajun Komisaris Besar Polisi Andik Setiono, Dandim
0709 Kebumen Letkol (Inf) Windyatno, Ketua DPRD Budi Hianto
Susanto, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Hanoeng Widjajanto,
dan Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Mahatma Sentanu.
Buyar Winarso mengatakan bahwa apel bersama ini adalah
penegasan kesolidan jajaran TNI dan Polri serta pemerintah
kabupaten Kebumen. TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten
Kebumen adalah satu tim dengan visi dan misi yang sama, yaitu
menjaga Kebumen aman, tenteram, dan nyaman. Juga tetap
mewaspadai isu yang tidak bertanggung jawab serta upaya yang
ingin memecah belah antara TNI dan Polri (Radar Banyumas, 31
Maret 2011).
Terkait dengan konflik tanah di Setrojenar, Bupati
menjelaskan bahwa penyelesaiannya sudah dikoodinasikan
dengan semua pihak, yaitu pihak TNI AD dan BPN. Dalam
penyelesaian ini, pemerintah kabupaten tidak bisa memutuskan
sendiri. Meskipun telah menganut otonomi daerah, pemerintah
kabupaten tetap mengacu pada aturan perundang-undangan
yang ada. Sebagai tanah negara, pemakaian lahan di Urutsewu
menjadi kewenangan negara (Suara Merdeka, 31 Maret 2011).

Pola Interaksi Antaraktor 101