Page 30 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Penambangan pasir besi juga menjadi agenda pemerintah
kabupaten Kebumen di pesisir selatan Urutsewu, tepatnya di Desa
Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lembupurwo,
dan Wiromartan. Keenam desa tersebut berada di Kecamatan
Mirit. Izin eksplorasi sudah diberikan kepada PT Mitra Niagatama
Cemerlang (MNC) sejak 2008. Setelah melalui tahap eksplorasi,
kemudian diadakan sidang komisi AMDAL. Para pamong
desa yang hadir dalam sidang tersebut menolak kehadiran
penambang. Hanya Desa Winomartan, melalui kepala desanya,
yang mendukung rencana penambangan, sepanjang kegiatan
tersebut menguntungkan masyarakat setempat. 2
Penolakan kelima desa tersebut sejalan dengan penolakan
tambang pasir besi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen. Beberapa anggota DPRD
Kebumen beralasan bahwa penambangan akan menyebabkan
rusaknya pantai selatan dan budi daya pertanian berupa tanaman
semangka dan melon yang tengah dikembangkan warga.
Penolakan juga berdasarkan alasan bahwa pesisir selatan menjadi
lebih baik jika menjadi lokasi penghijauan. 3
Pada 21 Januari 2011, dengan pertimbangan untuk
meningkatkan pembangunan di Kebumen, pemerintah
memberikan IUP Operasi Produksi kepada PT MNC selama
sepuluh tahun. Pemberian izin ini sontak mengejutkan warga
karena sebelumnya belum ada sosialisasi. Permasalahan muncul
karena adanya kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan
yang akan terjadi apabila penambangan pasir besi berlangsung.
Kekhawatiran ini sangat beralasan karena, sesuai Peraturan
Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

2 Lima Desa Tolak Rencana Penambangan di Mirit Kebumen
3 “Kalangan Anggota DPRD Kebumen Menolak Rencana Penambangan Pasir Besi
di Sepanjang Pantai Selatan

Pendahuluan 5