Page 32 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

dari Desa Setrojenar di barat, Brecong, Entak, Petangkuran,
hingga Wiromartan di timur. Mereka diorganisasi melalui
forum-forum masyarakat yang telah dibentuk. Di Kecamatan
Ambal dan Buluspesantren, perlawanan diorganisasi oleh Forum
5
Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS). Di Kecamatan
Mirit, perlawanan diorganisasi oleh Forum Masyarakat Mirit
Selatan (FMMS). Usaha-usaha masyarakat dalam melakukan
penolakan tambang pasir besi dilakukan melalui kampanye media
(blog, Facebook, dan selebaran), spanduk penolakan, dan audiensi
dengan anggota DPRD Kebumen.
Turunnya IUP Operasi Produksi pada Januari 2011 memicu
kemarahan warga karena merasa aspirasinya tidak diacuhkan.
Pada 2 Maret 2011, warga yang diwadahi FMMS mengadakan
audiensi dengan DPRD Kebumen. Namun, karena hasil audiensi
tidak menunjukkan kejelasan, masyarakat Urutsewu menggelar
aksi Pasowanan Agung (silaturahmi besar) pada 23 Maret 2011.
Menariknya, aksi ini tidak dihadiri oleh warga Kecamatan Mirit.
Dugaan kuat mengapa hal itu terjadi mengarah pada lobi politik
pada saat audiensi FMMS dengan DPRD Kebumen, dua hari
sebelum aksi. Menurut penuturan Manijo, koordinator FMMS
untuk Desa Mirit Petikusan, setelah selesai audiensi, Bupati
Kebumen Buyar Winarso mengadakan pertemuan dengan
Bagus Wirawan dan Jatmiko. Bagus adalah koordinator FMMS di
tingkat Kecamatan Mirit. Dalam pertemuan itu, Bupati Kebumen
meminta agar warga Mirit tidak melakukan aksi demonstrasi.
Bupati Kebumen menyarankan agar warga membuat surat
pernyataan menolak penambangan pasir besi yang disertai

5 FPPKS adalah organisasi yang menghimpun perlawanan terkait klaim
kepemilikan tanah Urutsewu oleh TNI AD. Berdiri sejak 2006, wilayah kerja organisasi
ini meliputi Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Ketiga kecamatan inilah
yang wilayahnya termasuk dalam klaim tanah pesisir sepanjang 22,5 km oleh TNI AD.
Pusat organisasi ini ada di Desa Kaibon Petangkuran.

Pendahuluan 7