Page 33 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

materai (Wawancara Manijo, Koordinator FMMS untuk Desa
Mirit Petikusan, 5 April 2011).
Esok harinya, pada 24 Maret, warga kembali berkumpul
di Desa Setrojenar terkait dengan janji Bupati Kebumen yang
pada Pasowanan Agung menyatakan hendak meninjau pas batas
tanah negara. Kali ini situasinya tampak sangat berbeda karena
kedatangan ratusan personel TNI AD yang diturunkan dari
Kebumen, Semarang, Magelang, Solo, dan Bandung. Kehadiran
ratusan tentara tersebut membuat warga bersiaga dengan
membawa bambu runcing, sabit, dan senjata tajam lain. Situasi
sempat memanas walau tidak berujung dengan bentrokan.
Namun, setelah aksi, tentara meneror warga dengan mencari
aktivis petani ke desa-desa.
Aksi demonstrasi masyarakat Urutsewu dalam
menyampaikan aspirasinya ditanggapi oleh Bupati Kebumen
dan jajarannya dengan mengadakan Forum Pimpinan Daerah
(Forpimda) pada 30 Maret 2011. Forum ini digelar dalam
apel bersama yang diikuti 275 personel TNI AD dan 425
personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Bupati Buyar
Winarso, Kepala Kepolisian Resort Kebumen AKBP Andik
Setiono, Komandan Distrik Militer 0709 Kebumen Letkol
(Infantri) Windyatno, Ketua DPRD Budi Hianto Susanto,
Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Hanoeng Widjajanto,
dan Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Mahatma Sentanu.
Forpimda menghasilkan kesepakatan untuk saling mendukung
pembangunan berkelanjutan serta menjaga situasi keamanan
dan ketertiban masyarakat supaya tetap kondusif.
Sikap pemerintah yang bersikukuh melanjutkan
penambangan pasir besi atas nama pembangunan berkebalikan
dengan masyarakat yang menolak penambangan dan klaim
kepemilikan tanah oleh TNI. Sikap ini semakin memperpanjang

8 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik