Page 54 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

pendapat Bupati Kebumen karena pihak yang bersangkutan
tidak bersedia memberikan pernyataan terkait penambangan
pasir besi. Untuk menutupi kekosongan data tersebut, peneliti
menyajikan data dari pernyataan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait.
Buku ini akan dibagi menjadi tujuh bab. Bab pertama berisi
latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Konlik sumber
daya alam yang kian marak terjadi di Indonesia mendorong
penulis untuk mengkaji persoalan ini dengan melihat kasus di
Urutsewu, Kebumen. Bab ini juga disertai dengan kajian pustaka
serta metode penelitian dan struktur penulisan buku.
Di dalam bab kedua, penulis memaparkan tentang
gambaran umum wilayah Urutsewu dan potensi yang terkandung
di dalamnya. Selain berpontensi sebagai wilayah pertanian,
Urutsewu juga memiliki potensi wisata, budaya, dan juga potensi
sumber daya alam berupa pasir besi. Dalam bab ini pula penulis
melihat peruntukan wilayah Urutsewu dalam Peraturan Daerah
RTRW Kebumen.
Bab ketiga berisi tentang proil aktor-aktor yang bermain di
dalam konlik penambangan pasir besi yang terjadi di Urutsewu.
Aktor yang terkait dalam penambangan pasir besi diantaranya
yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen, PT MNC, TNI AD dan
masyarakat Urutsewu. Masing-masing aktor memiliki klaim
argumentasi yang mendasari dukungan atau penolakan adanya
penambangan pasir besi.
Di dalam bab keempat akan dijelaskan mengenai
permasalahan tanah di Urutsewu antara masyarakat
Urutsewu dengan TNI AD. Ketika permasalahan tanah belum
terselesaikan, pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan
izin penambangan pasir besi kepada perusahaan, yang mendapat
dukungan dari TNI AD.

Pendahuluan 29