Page 188 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 161

tidak diumumkan secara resmi, sehingga oleh Burns 99
47
disebutnya ‘staatsblad yang dirahasiakan’ (geheime staatsblad).
Belajar dari pengalaman pahit itu, maka pemerintah
Belanda, lalu merubah cara perolehan tanah untuk
perkebunan Belanda dengan jalan:
1. Membentuk panitia khusus perolehan tanah, dengan
tugas dan kewajiban:
a. Berunding dengan para tua-tua adat, para datuk
dan ninik mamak suku-suku pemilik tanah,
b. Setelah diperoleh persetujuan para datuk, maka
ditetapkan area desa-desa yang telah disepakati untuk
diberikan kepada pengusaha Belanda,
c. Memasang patok-patok batas area lahan yang sudah
diizinkan para datuk,
d. Mengumumkan kepada masyarakat desa dan
suku-suku selama 3 (tiga) bulan, tentang rencana
pembukaan perkebunan atas tanah ulayat mereka,
e. Mencatat keberatan-keberatan yang dikemukakan
warga masyarakat, untuk diselesaikan secara
musyawarah-mupakat,
f. Merundingkan besar dan bentuknya pembayaran
yang harus dibayarkan dengan para datuk dan warga
masyarakat, bagi perolehan tanah masyarakat hukum
dan bangunan serta tanaman milik masyarakat,
g. Mencatat alasan penerimaan atau penolakan harga
yang dirundingkan, untuk dicarikan penyelasaiannya,
h. Mencatat dan menghitung jumlah pohon-pohon
tahunan, bangunan rumah milik warga masyarakat
yang perlu dibayar harga perolehan tanahnya yang
disebut ‘afkoopsom’,
i. Mencatat apakah ada tanah keramat, kuburan, tempat
pemandian masyarakat yang ada, sehingga kelak harus
dibuatkan jalan masuk bagi warga masyarakat untuk

47 Peter J. Burns, The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia,
Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.